Tesis ini membahas mengenai penerapan Asas Praduga Sah Akta Notaris, bagaimana penerapannya di dalam suatu akta notaris yang di dalamnya terdapat figur palsu yang bertindak menjadi salah satu penghadap sebagaimana yang ada dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 43/PDT/2017/PT.BNA. Permasalahan pada tesis ini adalah: 1) Keabsahan, kekuatan pembuktian, bentuk dan substansi pembatalan; 2) Implikasi hukum terhadap para pihak, pihak ketiga, Notaris, dan perbuatan hukum yang didasari Akta Kuasa Menjual yang di dalamnya terdapat figur palsu. Metode penelitian yang dipakai, yuridis normatif. Tipologi penelitian deskriptif, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang mana menghasilkan bentuk hasil penelitian yaitu deskriptif analitis. Simpulan dari penulisan tesis ini adalah akta notaris yang di dalamnya terdapat figur palsu adalah tidak sah, serta mengalami degradasi kekuatan bukti menjadi akta dibawah tangan. Akta dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan karena tidak terpenuhinya syarat cakap pada suatu perjanjian, batal demi hukum karena melanggar Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum, serta kebatalan nonexistent karena unsur pemberi kuasa tidak terpenuhi. Implikasi hukum terhadap para pihak, pihak ketiga adalah dapat memintakan pembatalan akta ke pengadilan. Untuk implikasi hukum terhadap Notaris adalah Notaris tidak bertanggung jawab atas kecacatan dan kepalsuan akta. Untuk perbuatan hukum yang didasari dari akta tersebut diatas adalah tetap dianggap sah sebelum adanya pembatalan dari pengadilan. Saran dari penulis adalah notaris harus lebih berhati-hati, dengan selalu memfotokopi identitas penghadap, memasang cctv di kantornya, dan menghadirkan saksi-saksi pengenal.
This thesis discusses the application of The Presumption of Legitimate Principles, how it is applied in a notarial deed in which there is a false figure who acted as one of the party attended as it exists in Banda Aceh High Court Decision No. 43/PDT/2017/PT.BNA. The issues in this thesis are: 1) Validity, strength of proof, form and substance of cancellation; 2) Legal implications of its parties, third parties, Notary, and legal acts based on The Power of Attorney to Sale Deed that contain false figures. The research that used in this thesis, normative juridical. Descriptive research typology, using secondary data collected through literature studies. Using the qualitative approach method, which forms the result of this thesis is descriptive analytical. The conclusion of this thesis is that the notary deed contained an invalid form and was subject to the degradation of the evidence into the deed, and that the deed could be called for revocation to court for failure to comply with the terms of a treaty. The legal implications of these parties, the third party is able to request the cancellation of the deed to the court. The legal implications of a notary are non-existent because the notary is only formally responsible for the act he makes. For any acts of law based on the above act it is still considered valid before the cancellation of the court. The authors suggestion is that the notary should be more careful, always copying the identity that given by the parties, installing cctv and asking for identifying witnesses. |
T54580-Innaka Dewi Hindra.pdf :: Unduh