ABSTRAKStudi ini meneliti hukum dan peraturan yang membentuk dasar hukum tata kelola universitas negeri dan implikasinya bagi otonomi akademik dan non-akademik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban terhadap kebijakan dan praktik tata kelola akademik dan non-akademik dan menemukan dukungan alternatif dari konsep dan praktik manajemen universitas dari studi hukum dan peraturan tentang pendidikan tinggi dan undang-undang tentang keuangan negara. Analisis data menggunakan kualitatif dengan mempelajari konsep ideal (sesuai dengan regulasi, observasi dan dokumentasi). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola perguruan tinggi negeri dalam konteks otonomi akademik, masih terlalu didominasi oleh pemerintah. Dalam otonomi non-akademik juga belum sepenuhnya dilaksanakan seperti struktur organisasi, kepegawaian, keuangan, dan kerjasama internasional.
ABSTRACTThis study examines the laws and regulations that form the legal basis of governance of state universities and their implications for academic and non-academic autonomy. The purpose of this study is to find answers to policies and practices of academic and non-academic governance and find alternative support of university management concepts and practices from the study of laws and regulations on higher education and legislation on state finance. Data analysis is using qualitative by studying the ideal concept (according to regulation, observation and documentation). The results of this study conclude that the governance of state universities in the context of academic autonomy is still too dominated by the government. In non-academic autonomy is also not yet fully implemented such as organizational structure, staffing, finance, and international cooperation. |
