Full Description

Ketertarikan pemerintah pada Kemitraan Pemerintah-Swasta dipicu oleh iming-iming memperoleh fasilitas publik dengan beban yang lebih sedikit pada anggaran pemerintah. Namun, kegagalan demi kegagalan PPP di berbagai belahan dunia memperingatkan pemerintah bahwa PPP bukanlah sebuah silver bullet yang ampuh untuk semua kebutuhan infrastruktur publik. Studi tentang kegagalan PPP biasanya berfokus pada kegagalan setelah proyek telah beroperasi, padahal justru banyak proyek dibatalkan sebelum kontrak ditandatangani. Studi kasus tunggal ini mengeksplorasi lambatnya realisasi proyek PPP Waste to Energy (WTE) di Bandung Besar. Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah biaya transaksi, baik politik dan ekonomi, menjadi hambatan utama dalam realisasi proyek. Empat masalah utama biaya transaksi dalam realisasi proyek ini yaitu masalah pengetahuan, koordinasi, risiko dan ketidakpastian, dan kepercayaan. Masalah pengetahuan terkait dengan kurangnya pengetahuan dan penalaman PPP pemerintah yang mengarah pada desain proyek yang tidak lengkap dan ketidakselarasan peraturan. Masalah koordinasi muncul karena banyak pemangku kepentingan yang terlibat yang memerlukan struktur tata kelola yang kompleks, terutama mengingat perubahan kepemimpinan politik. Masalah risiko dan ketidakpastian terkait dengan aset yang sangat spesifik dari WTE. Terakhir, kepercayaan publik pada pemerintah dan swasta rendah karena kurangnya transparansi dan dugaan konspirasi dalam proses penawaran, sedangkan fasilitas berbahaya ini terletak di dekat perumahan.

---

The increasing government interest in Public-Private Partnerships is triggered by the lure of obtaining public facilities with a less burden on the government budget. However, many PPP failures in various parts of the world warn the government that PPP is not a silver bullet solution for all public infrastructure needs. Studies on PPP failures usually focus on failures after the project has been in operation, whereas many projects were canceled before the contract is signed. This single case study explores the slow pace of the PPP Waste to Energy WTE projects realization in Greater Bandung. It suggests that transaction costs issues, both political and economic, play a significant role, including knowledge, coordination, risk and uncertainty, and trust problems. The knowledge problems are related to the governments lack of PPP knowledge that leads to the incomplete project design and misalignment of regulations. The coordination problems arise because many stakeholders involved that required a complex governance structure, especially in the light of political leadership changes. The risk and uncertainty problems are related to highly specific assets of WTE increases the risks of private investment because the government support and guarantee to cover the assets and the waste quality was inadequate and regulation changes regarding fees and tariffs would risk the return of the investment. Lastly, public trust in government and private was low due to the lacked transparency and alleged conspiracy in the bidding process, whereas this hazardous facility is located near area residents.