Tesis mi membahas tentang kepemimpman tertinggi wanita dalam perspektif Yusuf al-Qaradhawi Wanita menjadi kepala negara seperti, presiden, perdana menten atau raja. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desaindeskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepemimpman wanita pada pemerintahan dalam konteks negara demokrasi perspektif al-Qaradhawi diperbolehkan karena kekuasaannya tidak bersifat mutlak, wilayahnya terbatas.Yang terlarang adalah kepemimpinan wamta atas keseluruhan umat Islam Al- Qaradhawi menyebutkan beberapa persyaratan bolehnya seorang wanita menjadi kepala negara, yaitu tidak direpotkan oleh urusan rumah tangga, memiliki kapabilitas, ilmu pengetahuan, kecerdasan, berusia sekitar 50 tahun-an(berpengalaman) tidak direpotkan oleh uzur kewanitaan.
This thesis attempts to analyze the woman leadership in accordance with the perspective of Yusuf Al Qaradawi position of leader such as president, prime minister, queen in the context of a democracy. This research is conducted by using descriptive method with qualitative approach to text analysis The results of the study indicate that Yusuf al Qaradawi believed that woman was prohibited to become the top leader or al zmamah a!- uzma in the context of a democracy. He did not see any verse of the Qur an and hadith which prohibits a women to occupythe position as a leader. The posibility of a woman to become a leader for it does not belong to leadership of the highest significance of Islam Then, to occupy theposition as a leader Yusuf Al qaradawi emphasized some qualifications. Firstly, the woman is not bothered by the affairs of the household Secondly, she should have the capability knowledge and intelligence. And the last one her age is about 50 years (be experienced). |
T-Nandar Sunandar.pdf :: Unduh