Pada awal tahun 2005, pemerintah Indonesia melaksanakan rekonstruksi wilayah terdampak bencana tsunami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Penyelamatan arsip vital tanah milik Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui restorasi kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah langkah pertama dalam melaksanakan rekonstruksi wilayah terdampak tsunami. Hal itu dikarenakan arsip vital tanah adalah dokumen yang sah secara hukum berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dalam menentukan lokasi bangunan yang telah hancur akibat bencana tsunami. Namun demikian, pemerintah Indonesia belum memiliki pedoman dan teknologi yang memadai untuk digunakan dalam pelaksanaan restorasi arsip. Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak melaksanakan restorasi arsip vital pertanahan secara mandiri, melainkan dilakukan secara berkolaborasi dengan lembaga donor pemerintah Jepang, yaitu Japan International Cooperation Agency (JICA). Penelitian ini berfokus pada proses tata kelola kolaboratif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan JICA untuk mengidentifikasi landasan pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam merestorasi arsip sebagai langkah awal rekonstruksi daerah yang terkena dampak bencana alam. Paradigma postpositivist menjadi metode penelitian yang digunakan penelitian ini dalam mengeksplorasi keragaman fakta yang dapat diteliti melalui wawancara open-ended dengan pemangku kepentingan yang bersedia dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan restorasi arsip vital pertanahan pasca bencana tsunami diwujudkan melalui : penyatuan pandangan setiap pemangku kepentingan mengenai dampak permasalahan bencana tsunami; kepercayaan yang terbangun melalui manfaat interaksi yang didapat dan kerjasama yang baik di lapangan; terbentuknya komitmen melalui sebuah kesepakatan mengenai pembagian peran; penyatuan kepentingan dan keterlibatan secara langsung; dan pencapaian serta evaluasi dari pelaksanaan kolaborasi.
In early 2005, the Indonesian government carried out the reconstruction of tsunami- affected areas in the Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Province. Rescue of vital land archives that belong to the Badam Pertanahan Nasional (BPN) through restoration by Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) is the first step in carrying out the reconstruction of tsunami-affected areas. The vital archive of land is a document that has been regulated in the Indonesia Agrarian Law, so it becomes a legal proof in determining the location of buildings that have been destroyed by the tsunami disaster. However, the Indonesian government does not have guidelines and technology to be used in the implementation of archive restoration. Thus, the Indonesian government does not independently restore land archive vital archives but is carried out in collaboration with the Japanese government donor agency, Japan International Cooperation Agency (JICA). This research focuses on the collaborative governance process carried out by the Indonesian Government and JICA to identify the basis for collaborative implementation in restoring archives. The postpositivist paradigm becomes the research method used in this study. It explores the diversity of facts that can be examined through open-ended interviews with stakeholders and secondary data collection. The results of this study indicate that the collaborative governance process in implementing the restoration of vital archives in the land after the tsunami disaster was realized through: the views of each stakeholder regarding the problem of the impact of the tsunami disaster; trust built through the benefits of interaction and teamwork in the field; commitment through an agreement; pooling interests and direct involvement; achieving and evaluating collaboration. |
S-Rufi Farenza.pdf :: Unduh