Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program rehabilitasi sosial anak berkonflik hukum (ABH) di BRSAMPK Rumbai. Penerima manfaat dari program ini adalah ABH yang dirujuk oleh LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Kelas Anak) untuk menjalani proses rehabilitasi sosial sebelum dikembalikan pada keluarga dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penarikan partisipan sejumlah 23 orang melalui teknik Snowball dan Purposive Sampling yang meliputi ABH dan keluarga/kerabatnya serta tenaga kerja Pekerja Sosial, Psikolog dan pengasuh di BRSAMPK Rumbai. Berdasarkan logical model evaluation, standar lembaga dan standar internasional, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa indikator fasilitas dan penerima manfaat pada tahap input dinilai baik dan sesuai dengan ketentuan. Namun, hal yang paling penting untuk dikaji ulang diantaranya terdapat pada indikator sumber dana dan sumber daya manusia yang tersedia. Dalam tahap proses, meskipun bimbingan dan pelatihan diberikan secara kondisional, program ini menunjukkan hasil yang baik bagi ABH. Akan tetapi, proses resosialisasi, reintegrasi, bimbingan lanjut, monitoring dan evaluasi perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program berikutnya. Dalam tahap output, indikator capaian memenuhi kriteria lembaga. Namun, pelaksanaan terminasi pada tahap ini dianggap terlalu dini sehingga sikap konstruktif dan perilaku produktif yang menjadi tolak ukur standar internasional tidak dapat dikontrol oleh lembaga. Lebih jauh, meskipun tidak ada intervensi atau pengawasan lebih jauh dari pihak balai bagi para ABH yang sudah kembali kepada keluarga dan masyarakat, indikator capaian pada tahap outcome tetap terpenuhi dengan baik. Pada kenyataannya, ABH membutuhkan dukungan dari lembaga untuk mendapatkan akses sumber daya dan sistem sumber yang tersedia agar mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik dan lebih produktif dalam lingkungan masyarakat sebagaimana yang disyaratkan oleh standar internasional.
This study aims to evaluate the implementation of social rehabilitation programme for children in conflict with law in BRSAMPK Rumbai. Children in conflict with law, who are referred by Youth Detention Centre or LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Kelas Anak), are the main service users of this programme. This programme aimed at involving The children in the rehabilitation process, which is important to put children in conflict with law back in the society. This study employed a qualitative descriptive approach. Qualitative data were obtained with a purposive and snowball sample of 23 participants, including the children in conflict with law, their family, as well as social workers, psychologists and carers working in BRSAMPK Rumbai. In regard to the logical model evaluation, with both the institution and international standards, the findings deriving from this study reveal that this programme has met the indicators of facilities and service users well at the input stage. The indicators of financial and human resources, however, need to be further considered and reviewed. Although supervision and training were provided conditionally at the process stage, this programme resulted in an expected outcome for the service users. Having said that, this study suggests that BRSAMPK Rumbai needs to pay more attention to the process of resocialization, reintegration, supervision, monitoring, and evaluation. In terms of the output stage, the achievement indicator has met the institution criteria, but still the termination process in this stage was being considered an early termination, resulting in constructive and productive attitudes of international standards cannot be controlled by the institution. Although there is no further intervention and monitoring programme from the BRSAMPK Rumbai after the service users returned to their families and society, the achievement indicators at the outcome stage achieved and remained well met. It is believed that children in conflict with law need support to access resources and any resource system to be able and be more productive in carrying out their roles and functions in the society as suggested by the international standards. |
T-Rieza Satifa.pdf :: Unduh