Optimalisasi peran Baintelkam Polri dalam penanganan konflik antar ormas di DKI Jakarta: studi kasus Forum Betawi Rempug (FBR) dan Pemuda Pancasila (PP), periode 2019-2020 = Optimizing the role of the Indonesian Polices Baintelkam in handling conflicts between community organizations in the Forum Betawi Rempug (FBR) and Pemuda Pancasila (PP) in DKI Jakarta in the 2019-2020 periods
Wildhan Indra Pramono;
Runturambi, Arthur Josias Simon, supervisor; Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, supervisor; Thomas Sunaryo, examiner
(Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2020)
|
Dibalik segi positif dari proses demokrasi yang berlangsung, terselip celah masalah baru yaitu ancaman disintegrasi bangsa. Kekhawatiran itu tak hanya bersumber dari tuntutan pemisahan diri sebagian rakyat di beberapa daerah, tapi juga lantaran maraknya kerusuhan sosial di daerah, konflik antar ormas, konflik sengketa pemilu baik tingkat nasional maupun tingkat pilkada, konflik sengketa tanah perkebunan, dan konflik kerusuhan sosial lainnya yang berkembang menjadi pertentangan. Dalam konteks penanganan konflik antar ormas terkait dengan aksi kekerasan sebagaimana marak terjadi dan menjadi keprihatinan banyak kalangan, juga suatu kepentingan nasional. Bahkan, keselamatan publik serta hak dan kebebasan orang lain terancam oleh tindakan yang mengatasnamakan suatu organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana peran penegak hokum, khususnya Baintelkam Polri dalam upaya penanggulangan konflik antar ormas di DKI Jakarta dan langkah-langkah optimalisasi peran tersebut. Behind the positive aspects of the ongoing democratic process, a new problem is tucked in, namely the threat of nation disintegration. The concern was not only stemmed from the demand for secession of some people in some areas, but also because of the rise of social unrest in the regions, conflicts between CSOs, election disputes both at the national and local election levels, conflicts over plantation land disputes, and other social conflict conflicts that developed be contradictory. In the context of handling conflicts between CSOs related to acts of violence as widespread and is a concern of many, it is also a national interest. In fact, public safety and the rights and freedoms of others are threatened by actions in the name of an organization. This study aims to examine the extent of the role of law enforcers, particularly the Indonesian Police's Baintelkam in efforts to overcome conflicts between CSOs in DKI Jakarta and steps to optimize that role. |
T-Wildhan Indra Pramono.pdf :: Unduh
|
No. Panggil : | T-pdf |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2020 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | computer |
Tipe Carrier : | online resource |
Deskripsi Fisik : | xii, 129 pages : illustration ; 28 cm |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
T-pdf | 15-22-85025305 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20507096 |