Pengelolaan sistem sanitasi yang baik di lingkungan masyarakat termasuk sekolah merupakan salah satu wujud Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu, pelaksanaan pengelolaan sistem sanitasi sekolah di Indonesia diatur dalam beberapa kebijakan. Meskipun begitu, persentase sekolah yang memiliki akses sanitasi sesuai standar kebijakan masih rendah khususnya pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (Dapodik, 2017). Skripsi ini menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sistem sanitasi sekolah di Kota Depok yang merupakan salah satu daerah dengan perkembangan siginifikan dalam pengelolaan sistem sanitasi sekolah. Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan oleh Edwards III (1980). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi lansgung objek studi kasus dan wawancara mendalam yang dilakukan kepada berbagai stakeholder utama baik pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pihak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan isu-isu kompleks dalam implementasi kebijakan yang berpengaruh terhadap tidak terpenuhinya 9 dari 12 subdimensi, yaitu kejelasan, konsistensi, sumber daya manusia, fasilitas, sumber daya keuangan, sikap birokrat, insentif, SOP dan fragmentasi. Dengan begitu, pemerintah perlu untuk membuat aturan yang lebih jelas untuk pelaksanaan kebijakan serta memastikan kebijakan dilaksanakan dengan baik.
Healthy sanitation management system in society, including school sanitation is one form of Human Rights. Therefore, Indonesia has several policies governing implementation of the school sanitation management system. Nevertheless, the percentage number of schools that have access to sanitation in accordance with policy standards is still low, particularly at the Elementary School Education Level (Dapodik, 2017). This research analyzes the implementation of a sanitation school management system in Depok City which is one of the areas with significant development in the school sanitation management system. This research was conducted by issuing the theory of policy implementation by Edwards III (1980). The research approach used is post-positivist with data collection techniques through literature study, direct observation, case studies, and in-depth interviews conducted with various stakeholders, including the central government, regional governments and the school. The results of this study indicate that complex issues found in implementation process that greatly affect the failure to fulfill 9 of the 12 indicators measured, namely clarity, consistency, human resources, facilities, financial resources, bureaucratic attitudes, incentives, Standard Opearating Procedures and fragmentation. With the fornamed problems, the government needs to make clearer regulation for implementing policies and make sure the implementation process run effectively. |
