Penelitian ini membahas perjuangan Orang Rimba di Bukit Duabelas, spesifiknya di Makekal Hulu, untuk memengaruhi kebijakan zonasi Taman Nasional Bukit Duabelas di Jambi melalui pengorganisasian Kelompok Makekal Bersatu (KMB). Kebijakan zonasi tersebut menuai penolakan karena akan mengusir Orang Rimba dari tempat tinggal aslinya serta bertentangan dengan aturan adat yang mereka jalankan. Dua hal yang menjadi fokus pembahasan adalah proses pengorganisasian KMB dan upaya-upaya KMB untuk memengaruhi kebijakan zonasi Taman Nasional Bukit Duabelas sepanjang tahun 2006-2019. Penelitian ini berargumen bahwa upaya-upaya yang dilakukan KMB merupakan bentuk aktivisme politik, sebagaimana dikemukakan Pippa Norris dalam teori aktivisme politik. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif (wawancara mendalam dan studi dokumen) ini menemukan bahwa KMB dibentuk atas urgensi untuk merespons kebijakan zonasi Taman Nasional Bukit Duabelas, dan upaya-upaya KMB sepanjang tahun 2006-2019 yang mencakup konsolidasi, demonstrasi, kampanye, pemetaan partisipatif, dan dialog merupakan bentuk aktivisme politik. Upaya-upaya tersebut masuk ke dalam kategori mixed action strategies. Targetnya bersifat state oriented karena berusaha memengaruhi aktor negara dalam proses perumusan kebijakan. KMB sendiri berperan sebagai agensi, dan masuk ke dalam kategori agensi modern. Aktivisme politik tersebut berhasil mendorong Kesepakatan Bersama untuk memadukan aturan adat dan aturan negara dalam pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas. Faktor faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan ini mencakup fondasi perjuangan yang kuat, ragam strategi, persistensi, organisasi pendamping yang suportif, serta momentum eksternal yang mendukung.
This study delves into the struggle of Orang Rimba in Bukit Duabelas—specifically in Makekal Hulu—to influence the zoning policy of Bukit Duabelas National Park in Jambi through the organization of Kelompok Makekal Bersatu (KMB). The zoning policy in question was rejected because it would displace Orang Rimba from their ancestral lands and contradict their tribal laws. This study focuses on two things: the organizing process of KMB and the organization’s efforts to influence the zoning policy of Bukit Duabelas National Park through years 2006-2019. It is argued here that KMB’s efforts fit the definition of political activism as outlined by Pippa Norris in her theory of political activism. This qualitative study, which uses both in-depth interviews and document analyses, found that KMB itself was formed due to the urgency to respond to the zoning policy of Bukit Duabelas National Park, and KMB’s efforts through years 2006-2019, namely consolidation, demonstration, campaign, participatory mapping, and dialogues, are forms of political activism. These efforts fall into the category of mixed action strategies. Due to its aim to influence state actors in policymaking, the target of these efforts is deemed to be state-oriented. KMB itself takes on the role of an agency and is categorized as a modern agency. These acts of political activism have resulted in the joint decision to combine tribal and state laws in the management of Bukit Duabelas National Park. The factors that contributed towards the success of KMB’s political activism included its strong foundation, the variety of strategies used, persistence, supportive partner organizations, as well as external momentum that worked in favor of the movement. |
S-Dewi Mulyani.pdf :: Unduh