Urgency of automatic exchange of information for beneficial ownership disclosure to tackle base erosion and profit shifting = Urgensi pertukaran informasi secara otomatis terhadap pengungkapan pemilik manfaat untuk menangani penggerusan basis pajak dan pengalihan laba.
Parardya Naresvari;
Yunus Husein, supervisor; Aad Rusyad Nurdin, supervisor; Nadia Maulisa, examiner; Rouli Anita Velentina, examiner; Irham Virdi, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020)
|
|
Penghindaran pajak merupakan strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional telah mengakibatkan praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (base erosion and profit shifting atau BEPS). Dengan begitu, mengidentifikasi subjek pajak yang benar dan menentukan siapa yang berhak untuk menerima manfaat dari perjanjian pajak adalah penting. Proses identifikasi berhubungan dengan pengungkapan pemilik manfaat, yang mana diperlukan dalam mendorong transparansi dalam pajak internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) telah memperkenalkan mekanisme pertukaran informasi untuk memfasilitasi transaksi serta investasi lintas batas negara, dan Automatic Exchange of Information (AEOI) merupakan inovasi terbaru untuk mempromosikan transparansi. Penulis mengajukan dua pokok permasalahan meliputi bagaimana pengaturan mengenai transparansi pemilik manfaat diperlukan dan bagaimana AEOI dapat mendukung transparansi dari pemilik manfaat. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode normatif yuridis. Bahwa dapat disimpulkan bahwa pengaturan pemilik manfaat dalam lingkup pajak adalah penting untuk mendapat kepastian hukum, karena berbeda dengan pemilik manfaat dalam pengaturan anti pencucian uang; dan AEOI dapat mendukung transparansi pemilik manfaat melalui data pemilik manfaat dari informasi rekening keuangan yang dipertukarkan. Maka diperlukan definisi universal yang diakui secara internasional dalam lingkup pajak untuk menciptakan kepastian hukum. Selain itu, negara-negara harus meningkatkan kerja sama lintas batas, terlepas dari kedudukannya sebagai negara maju ataupun negara berkembang. Kedua rekomendasi diberikan kepada OECD. Secara domestik, DJP harus memastikan implementasi peraturan yang mendukung dan efektivitas otoritas pajak dalam mengolah data perpajakan. Tax avoidance as tax planning strategies conducted by multinational companies has resulted the practice of base erosion and profit shifting (BEPS). Therefore, identifying the rightful subject to tax and determining who shall benefit from tax treaties is important. The process of identification relates to the disclosure of beneficial ownership principle and is necessary to promote transparency in international taxation. In the past decades, the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) has introduced information exchange mechanism for tax purpose, and Automatic Exchange of Information (AEOI) is the most recent innovation to promote transparency. The author proposed two research questions for this research covers why regulation on transparency of beneficial owner to tackle base erosion and profit is necessary and how AEOI assist the transparency of beneficial owner. This research is conducted through normative juridical method. It is concluded that regulating beneficial owner in the scope of tax is important to formulate to create legal certainty, because its purpose is different from the existing beneficial owner principle for anti-money laundering provision; and AEOI can assist the transparency based on the beneficial owner data from financial account information exchanged. Thus, a universal definition acknowledged internationally within the scope of tax is necessary. Also, countries shall stage up the cross-border cooperation, regardless the stance of developed and developing countries. Both recommendations are given to OECD. Domestically, the DJP shall ensure the applicability of other supporting regulation and have the tax authority to effectively process tax data received. |
 S-Pdf-Parardya Naresvari.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | eng |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI eng rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiii, 110 pages : illustration ; appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S-pdf | 14-22-89747077 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20508358 |
