Pemutusan perjanjian keagenan secara sepihak di Indonesia (Studi putusan-putusan) = Unilateral termination of the agency agreement in Indonesia (Cases study).
Eirene Lamtiur Setyawati;
Setyawati Fitri Anggraeni, supervisor; Akhmad Budi Cahyono, examiner; Endah Hartanti, examiner; Pangaribuan, Togi Marolop Pradana, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020)
|
|
Skripsi ini membahas mengenai pemutusan perjanjian keagenan secara sepihak di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang sumber datanya adalah data sekunder. Pengaturan perjanjian di Indonesia dianggap sebagai pedoman agar perlindungan dan keadilan terwujud dalam suatu perjanjian, maka diharapkan pelaksanaannya berlangsung secara proporsional dan adil. Maka dari itu, perjanjian keagenan diharapkan dapat berlangsung secara proporsional mewujudkan pertukaran hak dan kewajiban secara adil. Dalam terjadinya kegagalan dalam pelaksanaannya, maka kadar kesalahannya harus diukur berdasarkan asas proporsionalitas, sehingga terhadap hal-hal kecil tidak serta merta mengakibatkan pemutusan kontrak. Mengacu pada analisis putusan-putusan, apabila terjadi sengketa pemutusan perjanjian keagenan secara sepihak, pada prinsipnya para pihak berupaya menempuh mekanisme yang mampu memberikan hasil terbaik bagi mereka. Peran Hakim dalam hal ini adalah sebagai penentu apakah suatu perjanjian keagenan sah atau tidak untuk diputus secara sepihak hakim merujuk pada perjanjian yang disepakati para pihak yang mengatur tentang pemutusan perjanjian keagenan serta pemberian ganti rugi kepada para pihak sebagai perlindungan hak bagi pihak yang dirugikan berdasarkan apa yang sudah diperjanjikan para pihak dalam perjanjiannya. This thesis provides explanation regarding the unilateral termination of agency contract in Indonesia. This thesis applies a normative legal study, data source is secondary data. Setting agreement in Indonesia is considered as a guideline so that the protection and justice embodied in an agreement, it is expected that the implementation takes place proportionally and fairly. Therefore, the agency contract is expected to take place in proportion to realize the exchange of rights and obligations equitably. In the occurrence of failure in implementation, the levels of guilt should be measured based on the principle of proportionality, so that on the little things did not necessarily lead to termination of contract. The practice of the courts in resolving disputes, the parties seek to adopt a mechanism that is able to provide the fairest decision or the best result for them. The role of the Judge is to determine whether an agency agreement is allowed or not tobe terminated uniterally. The judge refers to the agreement which regulates termination of the agency agreement and the provision of compensation to the parties as protection of the rights of the injured party based on what the parties have agreed in the agreement. |
 Pdf-Eirene Lamtiur Setyawati.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiv, 138 pages : illustration. |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S-pdf | 14-21-283197342 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20508533 |
