Implikasi Yuridis atas Sewa Menyewa yang Dilakukan Yayasan yang belum Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Berdasarkan Undang-Undang tentang Yayasan = Juridical Implications of Lease Agreement by Foundations that have not Made Adjustments of Basic Budget Accordance with Law about Foundations.
Ivone Melissa Perez;
Mohamad Fajri Mekka Putra, supervisor; Widodo Suryandono, supervisor; Fully Handayani, examiner; Yuli Indrawati, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020)
|
|
ABSTRAK Tesis ini meneliti mengenai keberadaan yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan. Dewasa ini masih banyak yayasan yang telah ada sebelum berakunya Undang-Undang Yayasan tetap melakukan kegiatan tanpa melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Yayasan, sedangkan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan mengamanatkan agar yayasan-yayasan tersebut melakukan penyesuaian anggaran dasar agar dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dengan batas waktu yang telah ditentukan. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai akibat hukum bagi Yayasan BBS yang belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar, keabsahan akta sewa menyewa yang dilakukan Yayasan BBS tersebut, serta tanggung jawab Notaris yang membuat akta sewa menyewa bagi yayasan yang belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar bedasarkan Undang-Undang Yayasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan tipologi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Yayasan BBS yang tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan dan belum mengajukan pemohonan status sebagai badan hukum bukanlah subjek hukum, sewa menyewa yang dibuat oleh Nyonya DA sebagai subjek hukum dan BBS tetap sah namun perjanjian hanya mengikat Nyonya DA dengan pribadi seluruh anggota organ BBS, notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata, administratif, juga kode etik notaris atas kelalaiannya dalam penerapan prinsip kecermatan juga kewajiban dalam pemberian penyuluhan hukum. Sebaiknya yayasan yang telah kehilangan bentuk sebagai subjek hukum melakukan permohonan kembali sebagai subjek hukum, kemudian meratifikasi perjanjian sewa menyewa tersebut untuk mengalihkan kembali tanggung jawab kepada yayasan. Notaris sebagai pejabat umum baiknya tetap memperkaya pemahaman hukum dan menerapkan asas-asas Notaris yang baik dalam menjalankan jabatannya, termasuk penerapan asas kecermatan. ABSTRACT This thesis examines the existence of foundations that existed before the entry into force of the Foundation Law. Today there are still many foundations that have existed before the enactment of the Law. The Foundation conducts its business activities without making adjustments to the articles of association with the Foundation Law, while Article 71 of the Foundation Law mandates that these foundations make adjustments to the articles of association in order to use the word "Foundation" in front of its name with a predetermined deadline. Issues that will be discussed are the legal consequences for the BBS Foundation that have not made adjustments to the Articles of Association, the validity of the lease deed undertaken by the BBS Foundation, as well as the responsibilities of the Notary who makes the lease deed for foundations that have not made adjustments to the Articles of Association based on the Laws of the Foundation . This study uses a normative juridical method, with a descriptive analytical research typology. The results of this study indicate that the BBS Foundation that does not make amendments to the Articles of Association in accordance with the provisions of the Foundation Law and has not submitted an application for status as a legal entity is not a legal subject, the lease made by Mrs. DA as a legal subject and BBS remains valid but the agreement is only bind Mrs. DA with all members of the BBS organ personally, notary public can be held accountable in civil, administrative, and notary's code of ethics for negligence in applying the principle of accuracy as well as the obligation in providing legal counseling. It is recommended that foundations that have lost their legal status reapply as legal subjects, then ratify the lease agreement to transfer responsibility back to the foundation. Notaries as general officials should continue to enrich the understanding of the law and apply good notary principles in carrying out their positions, including the application of the principle of accuracy. |
 T-Ivone Melissa Perez.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiv, 134 pages : illustration ; appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T-pdf | 15-21-990639901 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20508774 |
