Akibat hukum terhadap surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang atas tanah yang termasuk dalam wilayah pemekaran Kotamadya Medan: studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 304 K/Pdt.G/2017 = The legal consequences of the land warrant issued by the Deli Serdang regent on land included in the Medan municipal expansion area: case study of Supreme Court Decision number 304 K/Pdt.G/2017
Ripin Winardi;
F.X. Arsin Lukman, supervisor; R. Ismala Dewi, supervisor; Yuli Indrawati, examiner; Enny Koeswarni, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020)
|
|
Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang diterapkaan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta autentik memilik kekuatan bukti yang lengkap atau sempurna dan memiliki kekuatan mengikat, namun berbeda halnya dengan akta dibawah tangan yang daya kekuatan pembuktiannya masih memerlukan bukti-bukti lain dan saksi-saksi yang lain untuk membuktikan kebenarannya. Surat Keterangan Tanah adalah alas hak atas tanah yang belumdikonversi atau atas tanah-tanah negara yang diduduki oleh masyarakat. Surat Keterangan Tanah merupakan alat bukti tertulis dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta autentik, namun karena dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah. Kenyataannya seringkali terjadi pengalihan alas hak tanpa didasari dengan alat bukti tertulis yang tidak sempurna seperti halnya menggunakan akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris.Alas hak yang diperjual-beli dalam wilayah pasca pemekaran daerah sering terdapat alas hak yang diterbitkan oleh kepala daerah sebelum wilayah tersebut diatur oleh aturan pemekaran daerah walaupun wilayah tersebut telah masuk ke dalam pemekaran daerah yang telah diatur oleh peraturan yang berlaku. Yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana kedudukan hukum terhadap akta pelepasan dan penyerahan hak atas surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang terhadap pemekaran wilayah Kotamadya Medan(Studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 304 K/Pdt.G/2017). Penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembukitan suatu akta dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi oleh notaris, menganalisis keabsahan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang terhadap perluasan atau pemekaran daerah Kotamadya Medan dan menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 304 K/Pdt.G/2017. Penulis kemudian meneliti permasalahan ini dengan metode penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk membantu terciptanya analisa yang tepat sebagai hasil dari karya ilmiah ini. Dalam kesimpulannya, kedudukan Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak atas Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang, yang dibuat dibawah tangan dan dilegalisasi tetap saja hanya mempunyai daya kekuatan pembuktian yang masih memerlukan bukti-bukti lain dan saksi-saksi lain yang dapat membuktikan kebenarannya dan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang No. 16751/A/I/26 tanggal 29 September 1973 batal demi hukum karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan. Notary Deed, hereinafter referred to as Deed, is an authentic deed drawn up by or before a Notary according to the form and procedure adopted in the Law of Notary Position. The authentic deed has complete or perfect strength of evidence and has binding power, but it is different from the case under the hand which has the strength of proof still requires other evidence and other witnesses to prove the truth. Land Certificate is the basis of land rights that have not been converted or on state lands occupied by the community. Land Certificate is written evidence under the hand that the strength of proof is not as strong as an authentic deed, but because it is categorized as a basis of rights orjuridical data on land which is used as a condition for completeness of the requirements for the application for land rights. In fact, there is often a transfer of rights without being based on imperfect written evidence such as using a deed under the hand which is legalized by a Notary. The rights to be traded in after the regional expansion are oftenbased on the rights issued by the regional head before the region is regulated by the regional expansion rules, even though the area has entered into the regional expansion that has been regulated by applicable regulations. The main issue is how the legal position of the deed of release and transfer of rights to the land certificate issued by the Deli Serdang Regent on the division of the Medan Municipality (Case Study of the Supreme Court's decision No. 304 K / Pdt.G / 2017). The writing of this thesis aims to analyze the power of hitting a deed under the hand that has been legalized by a notary, analyzing the validity of the Land Certificate issued by the Deli Serdang Regent on the expansion or pemekaran of the Medan Municipality and analyzing the judges` considerations in the Supreme Court Decree Number 304 K / Pdt .G / 2017. The author then examines this problem with descriptive analytical research methods, using primary legal materials, secondary legal materials and, tertiary legal materials to help create the right analysis as a result of this scientific work. In his conclusion, the position of the Deed of Relinquishment and Transfer of Rights over a Land Certificate issued by the Deli Serdang Regent, which was made under the hand and legalized, still only has the power of proof which still requires other evidence and other witnesses that can prove its truthand The Land Certificate issued by Deli Serdang Regent No. 16751/A/I/26 dated 29 September 1973 null and void by law because it contradicted Government Regulation No. 22/1973 concerning Expansion of the Medan Municipality. |
 T-pdf-Ripin Winardi.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource (rdcarrier) |
| Deskripsi Fisik : | xiv, 67 pages : 28 cm |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T-pdf | 15-22-32915400 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20508786 |
