Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Pelanggaran Jenis Norma dan Sanksinya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/Pid.B/PN.Tjk) = The Notarys Responsibility Against False Deeds Based on Violations of Norms and Sanctions (Case Study of Tanjung Karang District Court Decision Number 244/Pid.B/PN.Tjk).
Maimunah Nurlete;
Winanto Wiryomartani, supervisor; Widodo Suryandono, supervisor; Latumeten, Pieter A., examiner; Latumeten, Pieter A., examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020)
|
|
Fungsi Notaris/PPAT sebagai pejabat umum sangat penting karena undang-undang memberi kewenangan untuk menciptakan alat pembuktian yang sempurna sampai pada saat adanya pembuktian di pengadilan, bahwa aktanya palsu. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah mengenai bentuk dan substansi kepalsuan akta yang dibuat Notaris dan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang mengandung kepalsuan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yakni pengkajian terhadap ilmu-ilmu hukum dan hukum positif secara kepustakaan dan tipe penelitian deskriptif yaitu menggambarkan secara detail kasus Notaris dan para pihak serta upaya penyelesaiannya. Dengan putusan pengadilan bahwa akta palsu maka hilanglah unsur lahiriah akta, dan unsur materiil akta tidak terpenuhi maka akta menjadi batal demi hukum, serta tidak terpenuhinya unsur formal akta autentik maka akta menjadi dapat dibatalkan. Pembatalan harus melalui pengadilan perdata. Sanksi atas pemalsuan ini berupa sanksi pidana, perdata dan administratif. Notaris harus lebih teliti dan cermat melihat para pihak sebelum membuat akta. Sanksi harus ditegakkan kepada semua pihak yang terlibat, dimana notaris sebagai pelaku turut serta melakukan, selayaknya yang menyuruh melakukan juga dikenakan sanksi. Penolakan notaris terhadap klien dapat dilakukan jika klien tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang. The function of the Notary/ PPAT as a public official is very important since the law gives them authority to create a perfect legal evidence until it is proof otherwise in the court, that they are fake. The issues raised in this paper are about the form and substance of the falsification of the deed made by a Notary and the Notary's responsibility for the deed containing falsehood. Using the judicial normative research method, this study analyse positive law and legal sciences in literature and descriptive study describing in detail the case of the Notary and the parties and their resolutions. With a court ruling that a fake deed then the outward element of the deed is lost, and the material element of the deed is not fulfilled then the deed becomes null and void by law, and the formal elements of the authentic deed are not fulfilled then the deed can be canceled. Cancellations must go through a civil court. The notary public can be held liable if there is a claim from the injured side to the court. The notary must be more careful and careful in seeing the parties before making the deed. Sanctions must be enforced on all parties involved, where the notary as a participant participates in doing so, as those who are ordered to do so are also subject to sanctions. Notary denial of a client can be done if the client does not meet the provisions in the law. |
 T-Maimunah Nurlete.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiv, 128 pages : illustration ; appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T-pdf | 15-21-465952067 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20509017 |
