Barang Milik Negara pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Barang Milik Negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam pelaksanaannya, terdapat Barang Milik Negara, khususnya yang berupa tanah, yang belum bersertifikat. Hal ini menimbulkan ketidakadaannya kepastian hukum atas tanah yang bersangkutan. Pemanfaatan atas Barang Milik Negara berupa tanah dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan adanya peralihan kepemilikan kepada pihak lain, sehingga diperlukan adanya kepastian hukum atas tanah yang bersangkutan sebagai aset negara. Atas Barang Milik Negara berupa tanah tersebut, seharusnya dilakukan pendaftaran tanah terlebih dahulu sebelum dilakukan bentuk pengelolaan lainnya, sebab sertifikat tanah merupakan dasar kepastian hukum yang kuat atas tanah yang bersangkutan sehingga apabila nantinya dilakukan pemanfaatan atas tanah tersebut, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat membuktikan penguasaan atas tanah yang bersangkutan. Diperlukan pula kegiatan pendaftaran tanah yang menyeluruh, termasuk terhadap Barang Milik Negara Idle.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
State Property is regulated on Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury Government Regulation Number 27 of 2014 concerting Management of State/Regional Property. State Property is all goods purchased or procured at the expense of State Budget (APBN) or derived from any other legal acquisitions. In practice, there are State Property, specifically in the form of land, that are not certificated. This issue leads to the absence of legal certainty over the land concerned, especially when the land is used by another party, so it is necessary to have legal certainty over the land as a state-owned asset. The usage of State Property in the form of land for a long period of time may cause a transition of ownership of the concerned land to another party. For the State Property in the form of land, land registration of the concerned land had to be done first prior to the land management in other forms, because land certificate comes as a form of legal certainty of the concerned land so that in the future when the utilization of the land is carried out, the Property User or the Proxy of the Property User can prove the ownership of the land concerned. Comprehensive land registration are also needed, including Idle State Property. The type of research used in this study is normative juridical research which is based on Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury and Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State/Regional Property. |
S-Davina Permata.pdf :: Unduh