Tuberkulosis merupakan penyakit infeksius yang masih tinggi prevalensinya di dunia. Indonesia sebagai negara yang termasuk memiliki beban penyakit tinggi, menjadikannya prioritas penyelesaian masalah kesehatan. Hal ini dituangkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Namun untuk menanggulangi penyakit tersebut tidak cukup hanya dari pemerintah saja. Butuh kerja sama lintas sektor yaitu pada pendekatan Public-Private Mix (PPM). Dengan metode kualitatif dan pendekatan Logic Model, penelitian ini melakukan telaah atas implementasi PPM di Kota Depok. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan sekunder dari hasil wawancara mendalam dan juga telaah dokumen. Ditemukan bahwa implementasi PPM masih pada tahapan awal dan capaiannya masih jauh dari target. Hal ini disebabkan karena pada pelaksanaannya masih belum banyak upaya untuk menjaring klinik swasta dan dokter praktik mandiri untuk bergabung dalam penanggulangan tuberkulosis di Kota Depok. Keterbatasan sumber daya manusia pun menjadi penghambat dalam implementasi ini.

Tuberculosis is an infectious disease with a high prevalence in the world. Indonesia as a country that includes a high disease burden, making it a priority for the resolution of health problems. This was stated in Minister of Health Regulation No. 67 of 2016 concerning Tuberculosis Management. But to tackle the disease is not enough just from the government alone. Cross-sector cooperation is needed, namely the Public-Private Mix (PPM) approach. Using a qualitative method and the Logic Model approach, this study examines the implementation of PPM in Depok City. The data collected are primary and secondary data from the results of in-depth interviews and document review. It was found that the implementation of PPM is still at an early stage and its achievements are still far from the target. This is because in practice there have not been many attempts to encompass private clinics and independent practice doctors to join in tuberculosis prevention in Depok City. Limited human resources also become obstacles in this implementation.