Skripsi ini membahas mengenai legalitas rekayasa genetika embrio pada manusia berdasarkan studi komparasi Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Dalam skripsi ini memunculkan dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana perbandingan pengaturan eksperimen medis di Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Kedua, bagaimana perbandingan legalitas rekayasa genetika embrio pada manusia ditinjau berdasarkan hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Permasalahan ini ditinjau dari perbandingan hukum dengan metode penelitian yuridis normatif dan penulisan bersifat deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumen sebagai data utama dari penulisan kualitatif. Hasil penelitian bahwa di Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok untuk melakukan eksperimen medis yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitiannya harus mendapatkan persetujuan dari Komite Etik. Namun, terdapat perbedaan dan ini menjadi kekurangan bahwa di Amerika Serikat hal tersebut berlaku untuk penelitian yang didanai oleh dana federal, oleh karena itu penelitian yang didanai pribadi tidak tunduk pada prosedur IRB. Selanjutnya dalam aspek legalitas Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok tidak melarang dilakukannya penelitian rekayasa genetika embrio pada manusia (pengeditan gen embrio). Namun, dalam konteks untuk tujuan reproduksi Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok melarang tindakan tersebut. Penulis menyarankan kepada pemerintah dan legalislatif untuk merevisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan menambahkan pasal terkait dengan penelitian dan penerapan rekayasa genetika embrio pada manusia. Serta kepada Kementerian Kesehatan untuk membuat pedoman penelitian yang melibatkan embrio manusia.
This thesis discusses the legality of genetic engineering on human embryo, a comparation between Indonesia, United States of America, and China. This thesis raises two main problems. First, how do the medical experiment arrangements compare in Indonesia, the United States, and China. Second, how the comparison of legality of embryo genetic engineering in humans is reviewed based on the laws of Indonesia, the United States, and China. This problem is viewed from the comparison of law with normative juridical research methods and descriptive writing. The data in this study were obtained from document studies as the main data from qualitative writing. The results of research that Indonesia, the United States, and China to carry out medical experiments involving humans as research subjects must obtain approval from the Ethics Committee. However, there is a difference and it is a drawback that in the United States it applies to federally funded research, therefore privately funded research is not subject to IRB procedures. Indonesia, the United States, and China do not prohibit embryo genetic engineering research in humans (human embryo gene editing). However, in the context of reproductive purposes in Indonesia, the United States and China prohibit such actions. The author advises the government and the legislature to revise Law Number 36 Year 2009 on Health, by adding articles related to research and application of embryonic genetic engineering in humans. And to the Ministry of Health to make research guidelines involving human embryos. |
S-Firman.pdf :: Unduh