Sejarah pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri oleh pemerintah Indonesia sudah dimulai sejak beberapa dekade terakhir. Sebagai negara berkembang dengan peningkatan demokrasi, pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri oleh negara ini perlu dikaji. Dengan menggunakan analisis kualitatif data makro dan survei kuesioner di Tokyo, studi ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Bagaimana pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri oleh pemerintah Indonesia? Bagaimana pemilihnya Dan bagaimana pendaftaran, administrasi, fasilitasi pemungutan suara, dan metode pemungutan suara mempengaruhi partisipasi pemilih di luar negeri pada pemilihan di negara asal Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah menyiapkan sumber daya yang cukup besar untuk memfasilitasi pemungutan suara di luar negeri. Meski demikian, hasil survei menunjukkan bahwa fasilitasi tersebut masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah pemilih. Meskipun warga yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki kesadaran yang tinggi tentang pemilihan negara asal, beberapa masalah dalam fasilitasi pemungutan suara dapat menghalangi mereka dalam menggunakan hak suaranya.

The history of external voting by the Indonesian government dates back to the last few decades. As an emerging country with increasing democracy, the implementation of external voting in this country needs to be studied. Using qualitative analysis of macro data and questionnaire survey in Tokyo, this study attempts to address the following questions: How is the implementation of external voting by the Indonesian government? How is the voter And how does the registration, administration, voting facilitation, and voting method influence voter participation in home country elections The findings suggest that the government provide a lot of resource to facilitate external voting. Nevertheless, survey results revealed that some facilitation was inadequate compare to the number of voters. Although highly educated citizens tend to have a high awareness of home country election, some problems in voting facilitation might prevent them from voting.