Landreform pada tahun 1960-1965 merupakan salah satu agenda revolusi Indonesia selama pemerintahan Soekarno. Landreform hadir sebagai kebijakan reforma agraria yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 mengintensifkan penggunaan lahan melalui pendistribusian lahan kepada petani penggarap dengan membatasi kepemilikan tanah individu. Dalam penerapannya, Landreform memunculkan konflik nasional dan lokal di tengah Pembebasan Irian Barat dan Konfrontasi Malaysia. Partai politik saat itu, PKI, PNI, dan NU menjadi aktor dibalik manipulasi, terlibat aksi sepihak, dan alasan terhambatnya penelesaian Landreform. Ketika kemudian terjadi Gerakan 30 September 1965, pelaksanaan Landreform mecapai kebuntuan. Banyak kemudian penelitian mengangkat aksi sepihak sebagai bagian tidak terlepaskan selama pelaksanaan Landreform. Aksi sepihak menguat pada tahun 1964 menampakan konflik horizontal di pedesaan Jawa, terutama Jawa Timur yang memiliki pedesaan luas dengan mayoritas kepemilikan lahan individu, tanah wakaf, dan pesantren. Dari banyak penelitian mengenai aksi sepihak dan Landreform di Jawa Timur, ditemukan lebih menekankan PKI dan PNI sebagai lakon utama, menyisihkan NU. Padahal NU menjadi partai paling kuat secara politik pada Pemilu 1955, serta memiliki jaringan pesantren yang membentuk kultur Islam Tradisional di Jawa Timur. Untuk itu penelitian ini bertujuan memberikan perspektif lain mengenai konflik yang terjadi selama pelaksanaan Landreform di Jawa Timur yang menempatkan NU dan PKI sebagai lakon yang memiliki benturan kepentingan, serta pihak yang berperan dalam kekerasan yang terjadi selama aksi sepihak di Jawa Timur.
Land reform in 1960-1965 was one of the agendas of the Indonesian revolution during the Soekarno's Era. Land reform comes as an agrarian reform policy stipulated under the Basic Agrarian Law of 1960 intensifying land use through the distribution of land to sharecroppers by restricting individual land ownership. In its application, land reforms gave rise to national and local conflicts in the midst of the West Irian Confrontation and the Malaysian Confrontation. Political parties at that time, the PKI, PNI, and NU were the actors behind the manipulation, aksi sepihak, and the reasons for hampering the completion of the land reform. When the 30 September 1965 Movement then took place, the implementation of the land reform reached a deadlock. Much later research raised aksi sepihak as an inseparable part during the implementation of land reform. The Aksi Sepihak strengthened in 1964, revealing horizontal conflicts in rural Java, especially East Java, which has large villages with the majority of ownership of individual land, waqf land, and pesantren. From many studies on aksi sepihak and land reforms in East Java, it was found to emphasize the PKI and PNI as the main actors, setting aside NU. Though NU became the most politically powerful party in the 1955 Election and had a network of pesantren that formed the traditional Islamic culture in East Java. For this reason, this research aims to provide another perspective on the conflicts that occurred during the implementation of land reforms in East Java, which placed NU and PKI as actors with conflicts of interest, as well as those who played a role in the violence that occurred during aksi sepihak in East Java. |
MK-Imam Maulana.pdf :: Unduh