Studi ini mengangkat tentang Kampanye politik program kontrasepsi di masa pemerintahan presiden Soeharto yang terjadi antara tahun 1967-1989 di Jakarta. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menggali dari dua sisi, yaitu pemerintah, dari segi sosialisasi, dan masyarakat dari segi penerimaan, dalam penerapan kebijakan keluarga berencana. Hal ini bertujuan agar penulis mendapatkan pandangan yang menyeluruh terhadap peristiwa sejarah penerapan program keluarga berencana di Jakarta pada tahun tersebut. Saat itu, kota ini mengalami peningkatan jumlah penduduk yang tinggi akibat semakin majunya ekonomi dan pembangunan. Hal ini pun menarik pendatang dari berbagai daerah. Namun sayangnya, rendahnya kualitas SDM para pendatang membuat tingkat kesejahteraan masyarakat di Jakarta rendah, salah satu penyebabnya adalah karena banyaknya anak yang harus ditanggung. Penelitian serupa tentang kependudukan, sebelumnya banyak dihasilkan oleh para pakar kependudukan dan kesehatan, seperti karya Firman Lubis & Anke Niehof (2003). Metode penelitian pada studi ini menggunakan konsep pendekatan korporatis dan struktur sosial dari Hegel sebagai alat bantu untuk memahami peristiwa sejarah. Pemerintah memulai Program keluarga berencana pada tahun 1967, dengan Jakarta sebagai pilot projectnya, sebagai solusi masalah pertumbuhan penduduk yang tinggi.
This research discusses about the political campaign on contraception during Soehartos reign between 1967 and 1989 in Jakarta. In this study, the authors tried to explore from two sides, the government, in terms of publication, and society, in terms of acceptance, on implementing the family planning program. This step was taken because the writer aims to get a comprehensive view of the historical events regarding the implementation of the family planning program in Jakarta during the period. At that time, the number of population in Jakarta highly increased due to the advancement of the economy and development. It attracted migrants from various regions in Indonesia to move to the city. However, the low quality of human resources of the migrants made the level of welfare of the people in Jakarta low, one of the reasons was because of the large number of children they must look after. Previously, similar research on population was produced by the experts of population and health, for example Firman Lubis and Anke Niehof (2003). The writers study utilizes historical method by using the concept of Hegels corporate approach and social structure as a tool for understanding historical events. Indonesias government began the family planning program in 1967, with Jakarta as the pilot project, as a solution to high population growth. |