:: UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Adanya Kuasa Mutlak Berakibat Pada Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197 Pk/Pdt/2019 = Abuse of Circumstances on Drawing Up of the Sale and Purchase Binding Agreement and the Existence of Irrevocable Power of Attorney Causing Conveyance of Land Rights Based on the Supreme Court of Republic of Indonesia Decision Number 197 Pk/Pdt/2019

Elisa Oktaviani; Siti Hajati Hoesin, supervisor; Fitriani Ahlan Sjarif, examiner; Latumeten, Pieter A., examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021)

 Abstrak

Tesis ini membahas mengenai Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)
dengan penyalahgunaan keadaan dan kuasa mutlak yang mengakibatkan berpindahnya
kepemilikan hak atas tanah tanpa diketahui oleh pihak penjual. Adapun rumusan masalah
dalam tesis ini adalah pembuatan akta PPJB 01/2010 dengan penyalahgunaan keadaan
serta Akta Kuasa Mutlak 02/2010 yang berakibat pada peralihan hak atas tanah
berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197 PK/Pdt/2019 dan
tanggung jawab PPAT yang membuat Akta Jual Beli Nomor 02/2011 berdasarkan Akta
Kuasa Mutlak. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dan tipe penelitian ini
problem identification. Hasil analisa dari permasalahan tesis ini adalah batal demi hukum
karena PPJB 01/2010 dan Akta Kuasa melanggar Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat
subyektif dan objektif. Sehingga AJB 02/2011 batal demi hukum, PPAT yang membuat
AJB 02/2011 yg berdasarkan kuasa mutlak dapat dikenakan pertanggung jawaban secara
perdata, karena menimbulkan kerugian dan melanggar hak pihak lain. Bagi pemerintah
harus segera membuat Undang-undang mengenai penggunaan kuasa mutlak untuk
pemindahan hak atas tanah, sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi permasalahan
yang merugikan pihak pembeli maupun penjual, dan bagi masyarakat yang ingin
melakukan perbuatan hukum harus lebih memperhatikan lagi klausul-klausul yang
terdapat dalam akta, agar tidak ada sengketa di kemudian hari. PPAT sebagai pejabat
umum pembuat akta autentik harus lebih berhati-hati dan teliti dalam membuat akta
autentik, agar tidak dijadikan turut tergugat. PPAT wajib menolak untuk membuat AJB,
apabila terdapat kuasa mutlak yang bertentangan dengan Instruksi Mendagri Nomor 14
Tahun 1982 dan Pasal 39 ayat 1 huruf d Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997
tentang pendaftaran tanah, terkait larangan PPAT untuk membuatkan akta atas dasar
kuasa mutlak.

This thesis discuss about drawing up a Sale and Purchase Binding Agreement with abuse
of circumstances and utilization of the Irrevocable Power of Attorney on Attorney for
Conveyancing Land Rights Deed would causing those deed void by law. That because of
drafting a Sale and Purchase Binding Agreement should be based on the conformity and
consensus between parties while the use of Irrevocable Power of Attorney on acquittal
sale and purchase for legal protection of the buyer. The issue in this thesis is the drawing
up of Sale and Purchase Binding Agreement Number 01/2010 with the abuse of
circumstances and the Irrevocable Power of Attorney Number 02/2010 which results in
the conveyance of land rights based on the Supreme Court of Republic of Indonesia
Decision Number 197 Pk/Pdt/2019 and the responsibility of Land Deed Official related
to its jurisdiction to drafting the Sale and Purchase Deed Number 02/2011 based on the
Irrevocable Power of Attorney. This research uses normative judicial research and
problem identification type of research. The result of this research is The Sale and
Purchase Binding Agreement Number 01/2010 as well as the Irrevocable Power of
Attorney Number 02/2010 caused to void by law because they contravene Article 1320
of Civil Code which ruled about subjective and objective requirements. Because of the
Sale and Purchase Binding Agreement Number 01/2010 is void by law, the Land Deed
Official that draft the Sale and Purchase Deed Number 02/2011 with Irrevocable Power
of Attorney could be subject to civil accountability for causing losses to other parties. The
government must immediately make a law regarding the use of absolute power to transfer
land rights, so that in the future there will be no more problems that harm buyers and
sellers, and for people who want to take legal actions, they must pay more attention to the
clauses contained. in the deed, so that there are no disputes in the future. PPAT as a
general official who makes authentic deeds must be more careful and thorough in making
authentic deeds, so that they are not made a defendant. PPAT is obliged to refuse to make
AJB, if there is absolute power that contradicts the Instruction of the Minister of Home
Affairs Number 14 of 1982 and Article 39 paragraph 1 letter d Government Regulation
Number 24 of 1997 concerning land registration, related to the prohibition of PPAT from
making deeds on the basis of absolute power.

 File Digital: 1

Shelf
 T-Elisa Oktaviani.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : T-Pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : xii, 93 pages : illustration ; appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T-Pdf 15-21-281996010 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20513203