Universitas Indonesia (UI) merupakan universitas terbaik dari 11 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) berdasarkan pemeringkatan Lembaga Quacquarelli Symonds (QS) pada tahun 2019. Secara ideal, UI sebagai PTN BH harusnya dikelola melalui prinsip tata kelola yang baik. Dalam rangka mencapai visi dan misinya, UI melakukan rangkaian perbaikan dari tahun ke tahun dalam berbagai aspek. Namun, upaya UI dalam memperbaiki tata kelolanya tampaknya tidak sejalan dengan pencapaian kinerja UI dalam Laporan Kinerja Tahunan. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori good university governance yang dikembangkan oleh The Arabic World Initiative/ the Merseille Center for Mediterranean Integration (AWI/MCI) program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip good university governance di UI sebagai PTN BH tahun 2014-2019. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan postpositivist dan dilakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam serta melalui studi literatur sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerapan good university governance di UI sebagai PTN BH tahun 2014-2019 secara keseluruhan belum berjalan optimal yang mana terdapat 8 dari 14 indikator good university governance tidak tercapai. Delapan indikator yang tidak tercapai tersebut antara lain: misi universitas, struktur manajemen, strategi, alat manajemen untuk memotivasi dan memonitor staf, otonomi dalam mengelola sumber daya manusia, otonomi keuangan, integritas keuangan, dan partisipasi. Hambatan yang ditemukan terkait dengan good university governance di Universitas Indonesia yaitu tidak adanya partisipasi dalam pembuatan misi selain pihak rektorat serta dalam pengelolaan akademik, tidak adanya aturan mengenai seleksi terbuka untuk pengisian posisi kepemimpinan di bawah Rektor UI dan Dekan yang ada di UI, tidak meratanya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di semua unit UI, serta tidak updatenya informasi yang tertera pada website ui.ac.id. Saran yang diberikan adalah perbaikan aturan, alat evaluasi kinerja staf, sosialisasi aturan keuangan, serta memaksimal pendapatan non biaya pendidikan lewat pemanfaatan aset dan pembuatan ventura.
Universitas Indonesia (UI) is the best university out of 11 Legal Entity State Universities (PTN BH) based on the ranking of the Quacquarelli Symonds (QS) Institute in 2019. Ideally, UI as a PTN BH should be managed through the principles of good governance. In order to achieve its vision and mission, UI has made a series of improvements from year to year in various aspects. However, UI's efforts to improve governance do not appear to be in line with UI's performance achievements in the Annual Performance Report. The theory used in this research is the theory of good university governance developed by The Arabic World Initiative / the Merseille Center for Mediterranean Integration (AWI / MCI) program. This study aims to analyze the application of the principles of good university governance at UI as a state university in 2014-2019. This research was conducted using a post-positivist approach and data was collected by conducting in-depth interviews and through literature studies as secondary data. The results of this study indicate that the implementation of good university governance at UI as a PTN BH in 2014-2019 has not run optimally, where 8 of the 14 indicators of good university governance have not been achieved. The eight indicators that were not achieved included: university mission, management structure, strategy, management tools to motivate and monitor staff, autonomy in managing human resources, financial autonomy, financial integrity, and participation. The obstacles found related to good university governance at the University of Indonesia are the absence of participation in making missions other than the rector and in academic management, the absence of rules regarding open selection for filling leadership positions under UI Chancellors and Deans at UI, unequal targets Employee Performance (SKP) in all UI units, as well as not updating the information on the ui.ac.id website. Suggestions given are improvement of rules, staff performance evaluation tools, socialization of financial regulations, and maximizing non-education income through asset utilization and venture creation. |
S-Althof Endawansa.pdf :: Unduh