Penulisan skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum kreditor separatis dalam kepailitan debitor dengan studi kasus kepailitan PT Kertas Leces. Dengan dipailitkannya debitor berakibat pada pemenuhan piutang kreditor yang akan dilakukan berdasarkan kedudukan kreditor tersebut. Kreditor pemegang jaminan hak tanggungan merupakan kreditor separatis yang memiliki kedudukan yang didahulukan dan terpisah di antara kreditor lain, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Kreditor separatis dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap benda jaminan yang dipegangnya sebagaimana diakomodir dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) serta Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Namun demikian, tidak selamanya hak kreditor separatis tersebut terlaksana dengan baik yang mana terkadang terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap hak kreditor separatis. Dalam tulisan ini, permasalahan tersebut diteliti dengan bentuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakan yaitu mengkaji serta menganalisis putusan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa selain kreditor separatis berkedudukan didahulukan dan terpisah dari kreditor lain, kreditor separatis berhak untuk melaksanakan haknya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah masa insolvensi. Jangka waktu 2 (dua) bulan di sini merupakan jangka waktu kreditor separatis untuk memulai melakukan upaya-upaya untuk mengeksekusi benda jaminan yang dipegangnya.
The writing of this thesis discusses the legal protection of separatist creditors in debtor bankruptcy with a case study of the bankruptcy of PT Kertas Leces. With the bankruptcy of the debtor, it will result in the fulfillment of the creditors receivables which will be carried out based on the creditor's position. Creditors whom holding security rights are one of separatist creditors who have precedence and are separate from other creditors, unless otherwise stipulated by law. Separatist creditors can carry out their own execution of collateral in their possession as accommodated in Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment Act (UUK-PKPU) and the Law No. 4 of 1986 on Mortgage Rights Law (UUHT). However, the rights of separatist creditors are not always carried out properly, which sometimes there are deviations to the rights of separatist creditors. In this paper, this problem is examined by means of normative juridical research using a librarian study, namely examining and analyzing decisions using the relevant laws and regulations. From this research, it can be concluded that although the separatist creditors having priority and separate from other creditors, the separatist creditors are entitled to exercise their rights within a period of 2 (two) months after the insolvency period. The period of 2 (two) months here is the period in which the separatist creditors begin to make efforts to execute the collateral in their possession. |
S-Annisa Syamirah.pdf :: Unduh