Sistem peradilan elektronik dengan E-Court diterapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) untuk meningkatkan penyelesaian perkara perdata. Pada tahap awal di tahun 2019, E-Court diterapkan pada pengadilan percontohan, termasuk di 6 pengadilan negeri. Dalam tahap uji coba diamati hasil E-Court belum maksimalnya pemanfaatan untuk menangani perkara, peningkatan penyelesaian perkara dan penggunaan aplikasi oleh advokat. Pada tahun 2020, E-Court diterapkan secara wajib ke seluruh pengadilan di Indonesia, termasuk di 382 pengadilan negeri. Adanya ketidaksesuaian (gap) harapan dengan hasil sistem peradilan dengan E-Court pada tahap uji coba menyebabkan perlunya sebuah evaluasi terhadap E-Court setelah sistem ini diterapkan ke seluruh pengadilan. Pada penelitian ini, evaluasi dilakukan dengan survei ke para pengguna E-Court dari kalangan hakim, panitera, dan advokat, berdasarkan kerangka Model Kesuksesan Sistem Informasi Delone-McLean, yang terdiri dari kualitas sistem (system quality), kualitas informasi (information quality), kualitas layanan (service quality), kepuasan pengguna (user satisfication), dan manfaat (net benefit) serta ditambahkan variabel tambahan nilai keadilan (E-Justice value). Berdasarkan hasil penelitian didapatkan setelah penerapan ke seluruh pengadilan, para pengguna menilai bahwa penerapan E-Court berhasil mengurangi biaya perkara, serta memudahkan akses pada proses peradilan dan data perkara, namun, belum sepenuhnya meningkatkan produktivitas penanganan perkara dan produktivitas aparat pengadilan. Variabel persepsi kesuksesan E-Justice value dan net benefit memiliki pengaruh signifikan satu sama lain, serta variabel information quality memiliki perngaruh signifikan pada E-Justice value. Selain itu juga diamati bahwa advokat memiliki persepsi kesuksesan E-Court yang lebih rendah dari para aparat peradilan.
Electronic court system using E-Court application is implemented by the Supreme Court of Indonesia (MA RI) to improve civil cases processing. For the first stage, in 2019 several courts were selected as pilot project, including district courts in 6 regions. During this trial period, it was observed that E-Court usage was less than optimal in case handling, case completion and usage by advocates. In 2020, the system is mandated to be used in all courts in Indonesia, including 382 district courts. The presence of gap between target and result during trial period created a necessity for an evaluation of E-Court after the system is implemented nationally. In this research, evaluation is done by using survey to gather perception of success among judges, registrars and advocates as users of the E-Court system, according to DeLone-McLean Information System success model, that consists of the following categories: system quality, information quality, service quality, user satisfaction, net benefit, with the addition of value gained by using electronic court system (E-Justice value). According to the result of this research, it is found that users perceive E-Court as successful in lowering litigation cost, improving access to judicial process and case information, yet not entirely successful in improving case handling and increasing court productivity. Variables of success perception in E-Justice value and net benefit are found to highly correlate with each other, while information quality is found to highly influence E-Justice value success perception. Furthermore, advocates have lower perception of E-Court’s success compared to court officials. |
TA-Arif Hidayat.pdf :: Unduh