:: UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Pembatalan Akta Jual Beli Atas Ketidaksesuaian Hak Milik Atas Tanah Studi Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PN.Mrs = Cancellation of Sale and Purchase Deed of Incompatibility of Land Ownership Right for Court Decision Study No. 9 / Pdt.G / 2017 / PN.Mrs

Kory Ulama Sari Budiarti; Enny Koeswarni, supervisor; Daly Erni, supervisor; Fitriani Ahlan Sjarif, examiner; F.X. Arsin Lukman, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021)

 Abstrak

Tesis ini membahas tumpang tindih kepemilikan atas satu bidang tanah dan pembatalan
salah satu sertipikat yang berdasarkan kepemilikan yang tidak sah yang terjadi pada
Putusan No. 9/Pdt.G/PN.Mrs. Penelitian ini dilatarbelakangi atas keingintahuan
mengenai perlindungan hukum bagi pihak pembeli yang menderita kerugian atas
pembelian tanah yang berdasar pada kepemilikan yang tidak sah. Dari latar belakang
tersebut muncul permasalahan penelitian untuk mengidentifikasi pertimbangan hakim
dalam pembatalan Akta Jual Beli, menganalisis upaya hukum pihak pembeli yang
mengalami kerugian atas pembatalan Akta Jual Beli, serta menganalisis tanggung jawab
PPAT terhadap batalnya Akta Jual Beli. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun analisis menggunakan
pendekatan kualitatif. Tipologi penelitian adalah diagnostic-deskriptif analitis. Hasil
penelitian bahwa berdasarkan pertimbangan hakim Sertipikat yang dinyatakan batal
adalah Sertipikat Hak Milik No. 01/Desa Sudirman dikarenakan terdapat cacat hukum
dalam proses penerbitan sertipikat tersebut yaitu dalam proses pengukuran tidak diketahui
oleh pemerintah Desa dan tidak terdapat pengumuman. Dapat dimungkinkan terbitnya
sertipikat ganda oleh Kantor Pertanahan dikarenakan salah penetapan batas, yang mana
Kantor Pertanahan pada saat melakukan pengukuran tanah tidak mengonfirmasi batasbatas
desa dari Pemerintah Desa setempat. Hal demikian terjadi karena tidak adanya
koordinasi antara instansi Kantor Pertanahan dengan instansi Pemerintah Desa.
Selanjutnya pembeli yang mengalami kerugian dapat meminta ganti rugi secara hukum
melalui litigasi maupun non litigasi. Kemudian PPAT wajib memikul tanggung jawab
administratif dan perdata atas ketidakabsahan akta jual beli yang ditandatangani olehnya,
yang mana sanksi yang diterima PPAT yaitu pengembalian biaya pembuatan akta kepada
pihak yang mengalami kerugian.

This thesis discusses about overlapping ownership of one plot and the cancellation of a
certificate based on unauthorized ownership that occurred in court decision Number
9/Pdt.G/PN.Mrs. This research is based on curiosity about legal protection for the buyer
who suffers losses on the purchase of land based on unauthorized ownership. From this
background, research problems emerge to identify judges’ considerations in canceling
sale and purchase deed, analyze the legal efforts of the buyer who suffered a loss on the
cancellation of the sale and purchase deed, and analyze PPAT’s responsibility for the
cancellation of the sale and purchase certificate. The research method used in this
research is normative legal research. The analysis uses a qualitative approach. The
typology of the study is analytical-descriptive diagnostic. The result of the research shows
that based on the consideration of the judge, the certificate which was declared canceled
was the certificate of ownership right Number 01 /Sudirman Village, because there is a
legal flaw in the process of issuing the certificate, namely the measurement process is not
known by the Village government and there is no announcement. It may be possible to
issue a double certificate by the Land Office due to the incorrect boundary determination,
in which the Land Office when conducting land measurements did not confirm village
boundaries from the local Village Government. This happens because there is no
coordination between the Land Office and Village Government agencies. Furthermore,
buyers who experience losses can seek legal damages through litigation or non-litigation.
Then PPAT is obliged to assume administrative and civil responsibility for the invalidity
of the sale and purchase deed signed by it, which is the sanction that PPAT receives,
namely the refund of the deed making fee to the party who suffered the loss.

 File Digital: 1

Shelf
 T-Kory Ulama Sari Budiarti.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : T-Pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource (rdacarries)
Deskripsi Fisik : xiv, 101 pages : illustration ; appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T-Pdf 15-22-86159979 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20514032