Pembatalan Akta Jual Beli Atas Ketidaksesuaian Hak Milik Atas Tanah Studi Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PN.Mrs = Cancellation of Sale and Purchase Deed of Incompatibility of Land Ownership Right for Court Decision Study No. 9 / Pdt.G / 2017 / PN.Mrs
Kory Ulama Sari Budiarti;
Enny Koeswarni, supervisor; Daly Erni, supervisor; Fitriani Ahlan Sjarif, examiner; F.X. Arsin Lukman, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021)
|
|
Tesis ini membahas tumpang tindih kepemilikan atas satu bidang tanah dan pembatalansalah satu sertipikat yang berdasarkan kepemilikan yang tidak sah yang terjadi padaPutusan No. 9/Pdt.G/PN.Mrs. Penelitian ini dilatarbelakangi atas keingintahuanmengenai perlindungan hukum bagi pihak pembeli yang menderita kerugian ataspembelian tanah yang berdasar pada kepemilikan yang tidak sah. Dari latar belakangtersebut muncul permasalahan penelitian untuk mengidentifikasi pertimbangan hakimdalam pembatalan Akta Jual Beli, menganalisis upaya hukum pihak pembeli yangmengalami kerugian atas pembatalan Akta Jual Beli, serta menganalisis tanggung jawabPPAT terhadap batalnya Akta Jual Beli. Metode penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun analisis menggunakanpendekatan kualitatif. Tipologi penelitian adalah diagnostic-deskriptif analitis. Hasilpenelitian bahwa berdasarkan pertimbangan hakim Sertipikat yang dinyatakan bataladalah Sertipikat Hak Milik No. 01/Desa Sudirman dikarenakan terdapat cacat hukumdalam proses penerbitan sertipikat tersebut yaitu dalam proses pengukuran tidak diketahuioleh pemerintah Desa dan tidak terdapat pengumuman. Dapat dimungkinkan terbitnyasertipikat ganda oleh Kantor Pertanahan dikarenakan salah penetapan batas, yang manaKantor Pertanahan pada saat melakukan pengukuran tanah tidak mengonfirmasi batasbatasdesa dari Pemerintah Desa setempat. Hal demikian terjadi karena tidak adanyakoordinasi antara instansi Kantor Pertanahan dengan instansi Pemerintah Desa.Selanjutnya pembeli yang mengalami kerugian dapat meminta ganti rugi secara hukummelalui litigasi maupun non litigasi. Kemudian PPAT wajib memikul tanggung jawabadministratif dan perdata atas ketidakabsahan akta jual beli yang ditandatangani olehnya,yang mana sanksi yang diterima PPAT yaitu pengembalian biaya pembuatan akta kepadapihak yang mengalami kerugian. This thesis discusses about overlapping ownership of one plot and the cancellation of acertificate based on unauthorized ownership that occurred in court decision Number9/Pdt.G/PN.Mrs. This research is based on curiosity about legal protection for the buyerwho suffers losses on the purchase of land based on unauthorized ownership. From thisbackground, research problems emerge to identify judges’ considerations in cancelingsale and purchase deed, analyze the legal efforts of the buyer who suffered a loss on thecancellation of the sale and purchase deed, and analyze PPAT’s responsibility for thecancellation of the sale and purchase certificate. The research method used in thisresearch is normative legal research. The analysis uses a qualitative approach. Thetypology of the study is analytical-descriptive diagnostic. The result of the research showsthat based on the consideration of the judge, the certificate which was declared canceledwas the certificate of ownership right Number 01 /Sudirman Village, because there is alegal flaw in the process of issuing the certificate, namely the measurement process is notknown by the Village government and there is no announcement. It may be possible toissue a double certificate by the Land Office due to the incorrect boundary determination,in which the Land Office when conducting land measurements did not confirm villageboundaries from the local Village Government. This happens because there is nocoordination between the Land Office and Village Government agencies. Furthermore,buyers who experience losses can seek legal damages through litigation or non-litigation.Then PPAT is obliged to assume administrative and civil responsibility for the invalidityof the sale and purchase deed signed by it, which is the sanction that PPAT receives,namely the refund of the deed making fee to the party who suffered the loss. |
 T-Kory Ulama Sari Budiarti.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T-Pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource (rdacarries) |
| Deskripsi Fisik : | xiv, 101 pages : illustration ; appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T-Pdf | 15-22-86159979 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20514032 |
