:: UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Analisis pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat- obatan esen = Analysis on government use patents ofe medicines

Ryu Kristoforus; Ranggalawe Suryasaladin, supervisor; Brian Amy Prastyo, examiner; Henny Marlyna, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021)

 Abstrak

Indonesia mengatur hukum paten dalam UU No. 13 Tahun 2016 yang mengacu
pada Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property. Salah satu invensi yang dapat diberi paten berdasarkan undang-undang tersebut adalah obat-obatan. Perlindungan paten terhadap obat-obatan menimbulkan permasalahan terkait akses masyarakat terhadap obat-obatan yang murah dan mudah didapatkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat fleksibilitas dalam pelaksanaan paten yang diatur dalam kedua konvensi internasional tersebut, yakni compulsory licensing.
Keberlakuan compulsory licensing untuk membuka akses terhadap obat-obatan
dipertegas dengan dideklarasikannya Doha Declaration on the TRIPS Agreement
and Public Health yang pada pokoknya memperbolehkan pemerintah suatu negara
peserta untuk melaksanakan sendiri paten terhadap obat-obatan demi kepentingan
masyarakat umum, atau dikenal dengan istilah government use. Skripsi ini
mengambil 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan terkait paten dan compulsory licensing di dunia dan di Indonesia, bagaimana pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat-obatan esensial di dunia dan di Indonesia, dan bagaimana dampak pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat-obatan esensial di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis dan didukung dengan hasil penelitian berdasarkan topik terkait. Kesimpulan yang didapatkan adalah pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat-obatan di Indonesia telah berhasil mencapai tujuannya yakni guna kepentingan kesehatan masyarakat umum meskipun terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, serta pelaksanaan paten oleh pemerintah di Indonesia yang berpotensi merugikan pemegang paten yang patennya dilaksanakan oleh pemerintah sehingga dapat menghambat pengembangan dan penelitian obat-obatan baru.

Indonesia regulates patent law in Law no. 13 of 2016 which refers to the Paris
Convention for the Protection of Industrial Property and the Agreement on Trade-
Related Aspects of Intellectual Property. One of the inventions that can be granted
a patent based on the law is pharmaceutical products. Patent protection for
pharmaceutical products raises problems related to public access to affordable and
easy to obtain drugs. To solve this problem, there is flexibility in the
implementation of patents regulated in the two international conventions, namely
compulsory licensing. The application of compulsory licensing to open access to
medicines was confirmed by the declaration of the Doha Declaration on the TRIPS
Agreement and Public Health which basically allows the government of a
participating country to apply its own patents on drugs for the benefit of the general
public, known as government use. This thesis takes 3 (three) main problems,
namely how the regulations related to patents and compulsory licensing in the world
and in Indonesia, how is the implementation of government use patents on essential
medicines in the world and in Indonesia and how is the impact of the
implementation of government use patents on essential medicines in Indonesia. The
research method used is juridical-normative, which emphasizes the use of legal
norms in writing and is supported by research results based on related topics. The
conclusion is that the implementation of government use patents on essential
medicines in Indonesia has succeeded in addressing the interests of the public's
health interests, although there are some deficiencies that need to be corrected, as
well as the implementation of government use patents on essential medicines in
Indonesia which can potentially inflict a financial loss to the patent holders whose
patents are executed by government use so that it can hold up the development and
research of new medicines.

 File Digital: 1

Shelf
 S-Ryu Kristoforus Wirjadi.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : S-pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : xiv, 92 pages : illustration + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-pdf 14-22-94757640 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20514309