Tanggung jawab dokter dan rumah sakit dalam tindakan emergency tindakan emergency berupa pembedahan orthopaedi ditinjau berdasarkan hukum kesehatan (Analisis Putusan No.11/PDT.G/2015/PN.KWG dan No.96/PDT.G/2017/PT.BDG) = The Responsibilities of doctor and hospital in emergency action of orthopedic surgery according to health law (Verdict Analysis No. 11/PDT.G/2015/PN.KWG and No. 96/Pdt.G/2015/PT.BDG)
Saskia Tuksadiah;
Wahyu Andrianto, supervisor; Myra Rosana Budi Setiawan, examiner; Afdol, examiner; Meliyana Yustikarini, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020)
|
Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakitdalam tindakan emergency orthopaedi. Selain itu juga membahas perananinformed consent dalam tindakan emergency orthopaedi. Penulis mempertajampenelitian ini dengan menganalisis Putusan No.11/PDT.G/2015/PN.KWG danNo.96/PDT.G/2017/PT.BDG. Permasalahan dalam skripsi ini, yaitu bagaimanatanggung jawab dokter dan rumah sakit serta peranan informed consent dalamtindakan emergency orthopaedi. Sri Lestari mengajukan gugatan perbuatanmelawan hukum atas dasar malpraktek sebagaimana yang diatur di dalam Pasal1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Dalam skripsi ini, metode penelitian yangdigunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian, yaitu deskriptif. Untukdapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsurunsursebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu,untuk menentukan seorang dokter dan rumah sakit dapat bertanggung jawab danmemberikan ganti rugi, erat hubungannya antara kesalahan dan kerugian yangditimbulkan. Sehingga dalam kasus ini, dokter dan rumah sakit tidak dapatbertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Sri Lestari. Dari hasilpenelitian ini, disarankan perlu adanya pengawasan dari pihak rumah sakitterhadap segala tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam melakukan penanganan terhadap pasien. This thesis discusses the responsibilities of doctors and hospitals in emergencyorthopaedic measures. It also discusses the role of informed consent in suchmeasures. The author sharpens this research by analyzing verdict No.11 / PDT.G /2015 / PN.KWG and No. 96 / PDT.G / 2017 / PT.BDG. Problems tackled in thisthesis include the responsibilities of doctors and hospitals as well as informedconsent in orthopaedic emergency measures. Sri Lestari filed a torts lawsuit in theform of malpractice as stipulated in Articles 1365, 1366, and 1367 of theIndonesian Civil Code. Emergency action is said to be against the law if it fulfillsthe elements in Article 1365 of the Civil Code. Furthermore, to determine whethera doctor and hospital can be held responsible and are obliged to providecompensation, it is essential to discern the relation between the tort done andlosses incurred. In this thesis, the research method used is normative juridical withdescriptive research. From the results of this study, it is suggested that there is aneed for supervision from the hospital regarding all medical actions taken by health workers to avoid errors in handling patients. |
S-Saskia Tuksadiah.pdf :: Unduh
|
No. Panggil : | S-pdf |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | libUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | computer |
Tipe Carrier : | online resource |
Deskripsi Fisik : | xiii, 131 pages ; illustration + appendix |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
S-pdf | 14-22-93305455 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20514544 |