Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus: Pencabutan TDUP Diskotek Golden Crown) = Authority of the Provincial Government of DKI Jakarta and the Implementation of The General Principles of Good Governance on Revoking Tourism Business Permission (Case Study: Golden Crown Discotheque)
Gennara Aisha Dewi Jusuf;
Yuli Indrawati, supervisor; Simatupang, Dian Puji Nugraha, supervisor; Hutagaol, Henry Darmawan, examiner; Hendriani Parwitasari, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020)
|
|
Penelitian ini membahas kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam pelaksanaan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) usaha pariwisata. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, pemerintah dalam melakukan suatu tindakan hukum publik harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Namun, dalam pelaksanaannya terkadang masih terdapat beberapa permasalahan yang dapat timbul. Pencabutan TDUP sendiri merupakan suatu tindakan hukum publik yang melibatkan 2 (dua) perangkat daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kedua perangkat daerah ini memiliki kewenangannya masing-masing yang diatur dalam Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Sementara, jenis AUPB yang dianalisis dalam skripsi ini adalah Asas Kepentingan Umum, Asas Kecermatan serta Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan. Untuk mempermudah analisis dan pemahaman, penelitian ini mengambil contoh kasus pencabutan TDUP Diskotek Golden Crown yang berlokasi di Jakarta Barat. Pencabutan TDUP terhadap Diskotek Golden Crown dilakukan atas dasar ditemukannya pelanggaran narkoba. Bentuk penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa sumber kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pencabutan TDUP berasal dari Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2018 dan dalam kasus pencabutan Diskotek Golden Crown, pemerintah belum menerapkan AUPB secara baik dan benar. Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu mengkaji kembali Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata khususnya ketentuan mengenai sanksi pelanggaran narkoba, prostitusi dan perjudian. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan kembali penerapan AUPB dalam melaksanakan pencabutan TDUP. This research discusses about the authority of the Provincial Government of DKI Jakarta and the implementation of the General Principles of Good Administration (AUPB) on handling the revocation of Tourism Business Permission (TDUP). Based on the Government Administration Law Article 9 paragraph (1), the government has to take notice of the legislation and the Good Governance principles when carrying any public legal action. However, it’s still possible for problems to occur even after implementing what is stated on the legislation and the Good Governance principles. The revocation of TDUP itself is a public legal action that involves 2 (two) regional institutions, namely Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu and Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. These 2 (two) insitutions gain their respective authorities from the Governer Regulation No. 18 of 2018 on Tourism Business Administration. Meanwhile, the types of AUPB that will be analyzed in this thesis are Principle of Public Interest, Principle of Accuracy, and Principle of Motivation for Every Decision. To simplify and understand the analysis better, this thesis analyzes the TDUP revocation of the Golden Crown Discotheque which is located in West Jakarta. The reason behind the TDUP revocation of the Golden Crown Discotheque was the discovery of drug trafficking. The form of research that is conducted out by the author is normative judicial research, namely a research that draws important legal principles and regulations. The result of this research is that the government needs to do a further review of the Governor Regulation No. 18 of 2018 regarding The Administration of Tourism Business, especially the provisions regarding sanctions for drug violations, prostitution and gambling. Apart from that, the goverment also needs to pay further attention on implementing AUPB principles in terms carrying out TDUP revocation. |
 S-Gennara Aisha Dewi Jusuf .pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiv, 70 pages : illustration ; appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S-pdf | 14-22-81605590 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20514810 |
