Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren yaitu Bank Mandiri berdasarkan Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte yang terkandung dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Filosofi yang mendasari prinsip Pari Passu Pro Rata Parte adalah prinsip keadilan. Tidak adil jika debitur masih memiliki harta namun piutang kreditur belum terbayarkan. Apabila debitur tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitur menjadisasaran kreditur. Dalam suatu perjanjian kedit, kreditor menginginkan ada jaminan kepastian pengembalian utang oleh debitor, dimana untuk memperoleh kepastian hukum tersebut tidak cukup hanya dengan jaminan umum sebagaimana ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Metode yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan bentuk penelitian yuridis normatif yang berfokus kepada pengolahan data sekunder. Dengan kesimpulan kreditur konkuren dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia harus tetap berbagi dengan para kreditur lainnya secara proporsional (pari passu), yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan maka Undang-Undang Kepailitan telah memberikan perlindungan, namun demikian Hukum Kepailitan belum sepenuhnya memberikan keadilan kepada kreditur konkuren yang memiliki tagihan terbesar. Penelitian perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.
This thesis mainly discuss about the the protection for unsecured creditors which is Bank Mandiri based on Pari Passu Pro Rata Parte Principle that is applied in the Bankruptcy Law No. 37 Year 2004. The philosophy of Pari Passu Pro Rata Parte Principle is a principle of justice. It is not fair if the debtor has assets and property but the creditors have not been paid. In circumstances of default by debtor, all properties therein shall be in the possession of the creditor.In a credit agreement, the creditor wants no guarantee certainty of repayment by the debtor, where to obtain legal certainty is not enough to guarantee public as the provisions of Article 1131 and 1132 of the Civil Code. The method used in writing this thesis is literary research with the thesis being a juridcial-normative report that focuses towards secondary-data processing. The conclusion of this research is that unsecured creditors in the Bankruptcy Law in Indonesia must share with the other creditors proportionally (pari-passu), according to the ratio of the amount of each receivables, the Indonesia Bankruptcy Laws had given protection to unsecured creditor, yet fully protect the interests of unsecured creditors who has the largest receivable, in accordance of the principle of justice. This research on legal protection of unsecured creditors in the management and settlement of bankruptcy assets by the curator is conducted to see how the curator's responsibilities in managing and settling bankruptcy assets |
S-Meutia Bianinda.pdf :: Unduh