Wacana Pernikahan Dongseongdongbon dalam Media Koran di Korea Selatan Tahun 1996-2005 = Discourse of Dongseongdongbon Marriage In South Korean Newspapers From 1996-2005
Mia Nur Aisyah Firdaus;
Fadhila Hasby, supervisor; Panggabean, Laurentius, examiner; Fadhila Hasby, examiner
(Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2021)
|
|
Studi ini membahas polemik wacana pernikahan dongseongdongbon dalam media koran online di Korea Selatan tahun 1996-2005. Dongseongdongbon (동성동본) adalah konsep bagi orang Korea yang memiliki marga dan klan yang sama. Dalam Undang-undang Sipil Korea pasal 809 ayat 1 dijelaskan bahwa pasangan dongseongdongbon tidak diperbolehkan menikah. Pada tahun 1995, Pengadilan Keluarga Seoul menerima pengaduan dari delapan pasangan dongseongdongbon setelah pendaftaran pernikahan mereka ditolak. Setelah pengaduan diterima, Pengadilan Keluarga Korea mengirimkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa larangan pernikahan dongseongdongbon tidak sejalan dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi menerima gugatan tersebut dan memprosesnya pada tahun 1996. Sejak saat itu muncul dua kubu berlawanan, yaitu kubu yang ingin menghapus dan kubu yang ingin mempertahankan larangan pernikahan dongseongdongbon. Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis terhadap artikel berita dari 3 portal berita Korea pada tahun 1996 - Maret 2005. Ketiga portal berita yang digunakan adalah Chosun Ilbo, Hankook Ilbo, dan Jungang Ilbo. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa polemik wacana pernikahan dongseongdongbon disebabkan oleh benturan antara dua ideologi politik demokrasi dengan ideologi budaya tradisional Yurim. This study investigates discourse of dongseongdongbon marriage in Korean newspapers from 1996-2005. Dongseongdongbon (동성동본) is a concept for Koreans who have the same surname and clan. Article 809 section 1 of the Korean Civil Code stated that dongseongdongbon couples are not allowed to marry. In 1995, The Seoul Family Court accepted complaints from eight dongseongdongbon couples after their marriage registration were denied. After the complaint was received, the Korean Family Court sent a lawsuit to the Constitutional Court to declare that the dongseongdongbon marriage prohibition is unconstitutional. The Constitutional Court accepted the lawsuit and processed it in 1996. Since then, two opposing sides have emerged, namely those who want to abolish and defend on dongseongdongbon marriage prohibition. This study uses critical discourse analysis methods of 137 news articles from 3 Korean news portals in 1996 - March 2005. The three news portals used are Chosun Ilbo, Hankook Ilbo, and Jungang Ilbo. Based on the research, it is known that the debate about dongseongdongbon marriage was caused by a clash between two democratic political ideologies and Yurim's traditional cultural ideology |
 MK-Mia Nur Aisyah Firdaus.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | MK-Pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2021 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | 23 pages : illustration ; appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| MK-Pdf | 11-22-84387109 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20514916 |
