Sinkronisasi pengadaan barang/jasa di Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan Kementerian Pemuda Dan Olahraga = Synchronization of the procurement of goods/ services at the Fund Management And Sports Business Institution Of The Ministry Of Youth And Sports
Muhammad Malikul Lubbi;
Febby Mutiara Nelson, examiner; Simatupang, Dian Puji Nugraha, supervisor; Yuli Indrawati, examiner; Hutagaol, Henry Darmawan, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020)
|
Penelitian ini menganalisis sinkronisasi vertikal dari peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa serta implikasinya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan doktriner/normatif dengan melakukan analisis isi dilanjutkan analisis sinkronisasi vertikal. Bahan hukum primernya berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian diketahui bahwa taraf sinkronisasi asas hukum tidak selalu sejalan antara prinsip dasar dalam konstitusi dengan peraturan perundangan sebagai aturan pelaksana. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di lingkungan LPDUK masih secara konvensional belum menggunakan SPSE serta terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaannya. Dalam ketentuan Peraturan Direktur LPDUK banyak mengadopsi ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Implikasi dari ketidaksinkronan adalah terjadinya conflict of norm, solusinya digunakan asas hierarki untuk vertikal, sedangkan untuk horizontal digunakan asas “lex posteriori derogate lex priori” dan asas “lex specialis derogate lex generalis”. Akibat nyatadari conflict of norm tersebut menimbulkan interpretasi hukum dalam pengadaanbarang/jasa sesuai dengan kepentingan sektor masing-masing. This study analyzes the vertical synchronization of laws and regulations concerningthe Procurement of Goods / Services management and their implications. Thisresearch was conducted with a doctrinal / normative approach by conductingcontent analysis followed by vertical synchronization analysis. The primary legalmaterial is in the form of statutory regulations that regulate and relate to theprocurement of goods / services. The results showed that the level ofsynchronization of legal principles is not always in line between the basic principlesin the constitution and the statutory regulations as implementing regulations. In theimplementation of procurement of goods or services, LPDUK (Sports and BusinessFund Management Institution) has not conventionally used SPSE and there areseveral things that are not appropriate in their implementation. In the provisions ofthe LPDUK (Sports and Business Fund Management Institution) regulations, manyhave adopted the provisions of Presidential Regulation Number 16 of 2018concerning Government Procurement of Goods / Services. The implication of theunsynchronization is the occurrence of a conflict of norm, the solution is to use thehierarchy principle for vertical, while for horizontal use the principle of "lexposteriori derogate lex priori" and the principle of "lex specialis derogate lexgeneralis". The real impact of the conflict of norms has led to legal interpretationsin the procurement of goods / services in accordance with the interests of eachsector. |
T-Muhammad Malikul Lubbi.pdf :: Unduh
|
No. Panggil : | T-Pdf |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | computer |
Tipe Carrier : | online resource |
Deskripsi Fisik : | xiii, 154 pages : illustration + appendix |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
T-Pdf | 15-22-07682001 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20514943 |