Abstract
Penguasaan tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945.
Indonesia yang merupakan negara agraris mayoritas wilayah merupakan hutan, dan
hutan merupakan sebahagian besar sumber peghidupan masyarakat. Dewasa ini,
peralihan fungsi dan status hutan konservasi mejadi dilema bagi masyarakat yang
menggantunkan hidupnya pada hutan, dimana akses pemanfaatan hutan sebagai
sumber penghidupan masyarakat kawasan hutan dibatasi. Tulisan ini adalah sebuah
reaksi atas pemanfaatan kawasan hutan sebagai pencetakan kebun oleh masyarakat
sekitar kawasan hutan. Secara khusus, tulisan ini menganalisis pemanfaatan
kawasan hutan sebagai pencetakan kebun, dan bagaimana hubungannya dengan
asas keadilan, hukum progresif dan teori hukum pembangunan. pemanfaatan
dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penghapusan kemiskinan.
Tetkait pemanfaatan kawasan hutan, skema yang dapat dilakukan terdiri dari aspek
landreform dalam UUPA, aspek perhuatanan soisal, aspek sosial ekonomi dan
budaya, dan aspek hukum lainnya. Terkait sistem penguasaan dan pengusahaan
tanah dalam kawasan hutan harus memperhatikan sudut pandang kepastian hukum,
keadilan, dan kemanfaatan. Terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan
dibidang pemanfaatan kawasan hutan sebagai pencetakan kebun burtujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakata kawasan
hutan untuk mewujudkan cita-cita kesahteraan sosial dalam konstitusi Indonesia
......Land tenure is regulated in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia. Indonesia, which is an agricultural country, has the majority
of its territory as forests, and forests constitute a large part of the community's
livelihoods. Nowadays, the change of function and status of conservation forests is
a dilemma for community who depend on the forest for their livelihoods, where the
access of forest utilization as a source of livelihood for forest area communities is
limited. This article is a reaction to utilization of forest areas for printing plantations
by communities around forest areas. In particular, this article analyzes utilization
of forest areas for garden printing, and how it relates to the principle of justice,
progressive law and legal theory of development. The utilization is intended to
improve welfare through poverty alleviation. Regarding the use of forest areas,
schemes that can be implemented consist of land reform aspects in the
UUPA,aspect of social foresty, socio-economic and cultural aspects, and other legal
aspects. Regarding the system of land tenure and exploitation in forest areas, it must
pay attention to the point of view of legal certainty, justice and benefit. Regarding
community participation in development in the field of utilization of forest areas as
a garden printing for the purpose of improving welfare and improving the standard
of living of forest area communities to realize the ideals of social welfare in the
Indonesian constitution.
