Memasuki zaman global, intensitas hubungan antar subjek hukum semakin meningkat, terutama dalam hal dibutuhkannya perjanjian untuk menguntungkan kedua belah pihak. Dalam suatu perjanjian tentunya diperlukan adanya janji oleh salah satu pihak, atau kedua belah pihak, untuk melaksanakan sesuatu. Dalam hal salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Adapun dalam hal terjadi wanprestasi, pihak yang dituduh lalai dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman atau akibat wanprestasi tersebut. Alasan yang dimaksud disebut pula sebagai tangkisan terhadap gugatan wanprestasi yang terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu keadaan memaksa, exceptio non adimpleti contractus, dan rechtsverwerking. Rechtsverwerking itu sendiri masih seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan pertanyaan tersendiri mengenai penerapannya dimana lebih dikenal sebagai suatu lembaga dalam lingkup hukum pertanahan serta disamakan dengan konsep daluwarsa dan persetujuan diam-diam dalam KUH Perdata. Jika dibandingkan dengan negara-negara common law, dikenal suatu doktrin yang dinamakan estoppel yang dapat dipadankan dengan rechtsverwerking. Skripsi ini akan membahas lebih lanjut mengenai rechtsverwerking dan tangkisan terhadap gugatan wanprestasi secara umum serta perbandingannya dengan Negara Singapura dan Malaysia untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.
Entering the global era, the intensity of the relationship between legal subjects is increasing especially in terms of the need for an agreement to benefit both parties. In an agreement, it requires a promise by one party, or both parties, to carry out something. In the event that one of the parties to an agreement does not do what was agreed upon, then it is said that the party has committed an act of default or breach of contract. As for the case of default, the accused party can defend himself by submitting several reasons to free himself from punishment or consequences of the default. The reason itself can also be referred as counterclaim for default, which is divided into 3 forms, namely force majeure, exceptio non adimpleti contractus, and rechtsverwerking. Rechtsverwerking itself still often creates several misunderstandings and questions regarding its application, in which it is better known as an institution in the scope of land law and is frequently equated with the concept of expiration and silent consent in the Indonesia Civil Code. Compared to common law countries, such as Singapore and Malaysia, there is a doctrine called estoppel which can be equated with rechtsverwerking. This thesis will discuss further about rechtsverwerking and counterclaims for default in general and the comparison with Singapore and Malaysia to provide a more comprehensive understanding |
S-Mochamad Fatih Satria Kasmaliputra.pdf :: Unduh