:: UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Mitigasi Risiko Hukum dalam Pembiayaan Infrastruktur Energi Sektor Panas Bumi = Legal Risk Mitigation in Geothermal Energy Infrastructure Financing

Muhammad Ariq Adlianto; Aad Rusyad Nurdin, supervisor; Rouli Anita Velentina, supervisor; Yunus Husein, examiner; Nadia Maulisa, examiner; Irham Virdi, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021)

 Abstrak

Melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Paris
Agreement, Indonesia memiliki target untuk dapat menurunkan emisi gas rumah
kaca. Saat ini penyediaan energi listrik di Indonesia masih didominasi dari
pembangkit listrik energi yang tidak ramah lingkungan yaitu batu bara. Salah satu
sektor yang dapat mengurangi peningkatan emisi gas rumah kaca adalah melalui
pengembangan Energi Baru Terbarukan yaitu sektor Panas Bumi. Kurangnya
pemanfaatan energi panas bumi disebabkan tingginya risiko dan biaya yang
mengakibatkan perusahaan pengembang sulit mengakses pembiayaan
konvensional karena dinilai berisiko tinggi. Pemerintah Indonesia, melalui PT SMI,
berusaha untuk menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada
proyek infrastruktur terhadap energi sektor panas bumi melalui salah satu program
mitigasi risiko yang bernama Geothermal Resource Risk Mitigation. Akan tetapi,
pengaturan mengenai pembiayaan infrastruktur ini masih mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.08/2017 tentang Pengelolaan Dana
Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero)
PT SMI dan masih terdapat beberapa hal yang belum diatur secara tegas. Skripsi
ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan dan upaya mitigasi risiko
pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi yang direncanakan Pemerintah
Indonesia. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan
pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan
hukum primer dan sekunder. Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan yaitu
upaya Pemerintah Indonesia untuk menyediakan pembiayaan infrastruktur melalui
program Geothermal Resource Risk Mitigation masih belum diatur sepenuhnya,
sehingga dibutuhkan payung hukum agar mitigasi risiko ini dapat berjalan dan
semua pihak dalam pengusahaan energi panas bumi mendapatkan kepastian hukum
Through the ratification of Law Number 16 of 2016 concerning the Ratification of
the Paris Agreement, Indonesia has a target to reduce greenhouse gas emissions.
Currently, the supply of electrical energy in Indonesia is still dominated by energy
power plants that are not environmentally friendly, namely coal. One sector that
can reduce the increase in greenhouse gas emissions is through the development of
New and Renewable Energy, namely the Geothermal sector. The lack of utilization
of geothermal energy is due to the high risks and costs that make it difficult for
development companies to access conventional financing because they are
considered high risk. The Indonesian government, through PT SMI, seeks to
provide financing in the form of providing funds for infrastructure projects for the
geothermal energy sector through a risk mitigation program called Geothermal
Resource Risk Mitigation. However, the regulation regarding infrastructure
financing still refers to the Minister of Finance Regulation Number 62 / PMK.08 /
2017 concerning Management of Geothermal Sector Infrastructure Financing
Funds at the Limited Liability Company (Persero) PT SMI and there are still several
things that have not been explicitly regulated. This thesis will discuss how to
manage and mitigate the risk of geothermal sector infrastructure financing planned
by the Government of Indonesia. The research method in this thesis is juridicalnormative
with a qualitative approach, and uses library materials such as primary
and secondary legal materials. In the end, the researchers concluded that the
Indonesian Government's efforts to provide infrastructure financing through the
Geothermal Resource Risk Mitigation program are still not fully regulated, so a
legal protection is needed so that this risk mitigation can take place and all parties
in the exploitation of geothermal energy get legal certainty

 File Digital: 1

Shelf
 S-Muhammad Ariq Adlianto.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Kata Kunci

 Metadata

No. Panggil : S-pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : xviii, 94 pages : illustration ; appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-pdf 14-22-42758331 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20515137
 See also