Seiring dengan berkembangnya teknologi, asuransi berbasis digital lebih diminati masyarakat Indonesia karena proses underwriting yang dinilai lebih mudah, praktis, dan efektif dilakukan dibandingkan dengan asuransi konvensional. Namun, minimnya proses verifikasi secara langsung oleh pihak Penanggung pada asuransi berbasis digital dapat menimbulkan risiko ketidaksesuaian data yang diperoleh dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dapat merugikan pihak penanggung. Berangkat dari permasalahan ini, skripsi ini membahas tentang pentingnya proses underwriting, gambaran prinsip kehati-hatian sebagai bagian dari underwriting, serta penerapan prinsip tersebut pada produk asuransi berbasis digital di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan yaitu yuridis-normatif dimana penulis mengkaji penerapan norma-norma prinsip kehati-hatian pada proses underwriting di satu perusahaan asuransi berbasis digital, PT.Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), berdasarkan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa pedoman underwriting wajib memuat atau mempertimbangkan: (1) kemungkinan terjadinya risiko di masa yang akan datang; (2) langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko; (3) jenis risiko yang akan ditanggung. Kesimpulan berikutnya, PT.Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) telah memperhatikan dan melakukan penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana pedoman underwriting tersebut. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menambahkan klausul dalam pasal 34 POJK No. 69/POJK.05/2016 mengenai apa saja yang menjadi indikator prinsip kehati-hatian secara terperinci.
The more technology develops, the more Indonesian society increase their interest to Digital-based insurance products because the underwriting process is considered easier, more practical, and more effective than conventional insurance. However, the lack of direct verification processes by the Insurer on digital-based insurance can create a risk of inconsistency between the data obtained and the actual conditions. This condition could be detrimental to the insurance company. Based on this problem, this research discusses the importance of the underwriting process, describes the principles of prudence as part of underwriting, and the application of these principles to digital-based insurance products in Indonesia. The research method used is juridical-normative where the author examines the application of the principles of prudence in the underwriting process at a digital-based insurance company, PT.Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), based on Article 34 of the Financial Services Authority Regulation Number 69 / POJK.05 / 2016 concerning the Implementation of Business Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies and Sharia Reinsurance Companies. From the research, it was found that the underwriting guidelines must contain or consider: (1) the possibility of future risks; (2) mitigation measures to reduce the likelihood of risk occurring; (3) the type of risk to be borne. It is also found that PT.Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) has implemented the precautionary principle as per the underwriting guidelines. This research can give contributions to the Otoritas Jasa Keuangan to add a clause in article 34 POJK No. 69 / POJK.05 / 2016 regarding what are the indicators of the prudential principle in detail. |
S-Raisa Detiara.pdf :: Unduh