Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Setoran Pajak dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN.Cbi = Responsibility of The Land Titles Registrar against Tax Payment in Making Authentic Deeds Based on District Court of Cibinong’s Decision Number 158/Pid.Sus/PN.Cbi
Muhammad Abdoel Aziz;
Tri Hayati, supervisor; Alwesius, examiner; Yuli Indrawati, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2021)
|
|
Tesis ini membahas setoran pajak dalam pembuatan akta otentik. Berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019, TL divonis bersalah karenaterbukti melakukan tindak pidana perpajakan berupa pemalsuan surat setoran PPh danBPHTB. Tindak pidana tersebut dapat dilakukan dikarenakan ia mengetahui bahwaPPAT yang mempekerjakan dirinya yakni PPAT MS lalai mengecek surat setoran PPhdan BPHTB yang diserahkan olehnya. Terkhusus untuk PPh, PPAT MS juga lalaimengecek surat setoran PPh yang ia terima telah dilakukan penelitian terhadapnya ataubelum. Untuk itu, dalam tesis ini akan dibahas mengenai tanggung jawab PPAT terhadapsetoran pajak dalam pembuatan akta otentik dan juga tanggung jawabnya dalam haltersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, denganstudi dokumen melalui penelusuran literatur atas data sekunder. Metode pendekatananalisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dari penelitian yang dilakukandiketahui bahwa tanggung jawab PPAT terhadap setoran pajak dalam pembuatan aktaotentik adalah dalam hal BPHTB PPAT wajib menerima surat setoran pajak sebelummembuatkan akta otentik. Sedangkan untuk PPh, PPAT juga wajib memastikanbahwasanya telah dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap surat setoran PPh yangdiserahkan kepadanya. Apabila seorang PPAT mengabaikannya, maka ia dapatdikenakan sanksi administratif dan dimungkinkan juga untuk dituntut kerugian ataskelalaiannya. Atas kelalaian PPAT MS tidak mengecek apakah surat setoran PPh yangditerima olehnya telah diteliti terlebih dahulu atau belum, maka PPAT MS dapat dimintaipertanggungjawaban secara administratif dan perdata. Pertanggungjawaban secaraadministratif adalah dengan dikenakan sanksi administratif. Sedangkanpertanggungjawaban secara perdata dalam hal ini dituntut ganti kerugian melalui gugatanwanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini kemudian memberikan saranagar PPAT senantiasa menjalankan ketentuan yang mengikat dirinya dalam hal menerimasurat setoran PPh dan BPHTB dan mengecek surat setoran PPh sudah dilakukanpenelitian atau belum. Pengecekan tersebut harus dilakukan karena merupakan tanggungjawabnya dan apabila diabaikan maka ia dapat dikenakan sanks This thesis discusses tax payments in making authentic deeds. Based on the Decision ofthe Cibinong District Court Number 158 / Pid.Sus / 2019, TL was convicted of beingconvicted of a tax crime in the form of forgery of income tax and BPHTB deposits. Thecriminal act could be committed because he knew that the PPAT who employed him,namely PPAT MS, failed to check the PPh and BPHTB deposit letters that were submittedby him. Particularly for PPh, PPAT MS also neglected to check the income tax depositthat he received had researched on it or not. For this reason, this thesis will discuss thePPAT's responsibility for tax payments in making authentic deeds and also itsresponsibilities in this regard based on the Cibinong District Court Decision Number 158/ Pid.Sus / 2019.. The research method used in this research is normative juridical, withstudy through literature for searching secondary data. The analytical approach methodthat used in this research is qualitative approach. From the research conducted, it isknown that the PPAT responsibility for tax payments in making authentic deeds is in thecase that BPHTB PPAT is obliged to receive a tax payment letter before making anauthentic deed. As for PPh, PPAT is also obliged to ensure that an examination has beenmade of the PPh deposit letter submitted to him. If a PPAT ignores it, then he can besubject to administrative sanctions and it is also possible to sue for losses for hisnegligence. For the negligence of PPAT MS not to check whether the PPh deposit letterreceived by him has been examined or not, then PPAT MS can be held accountableadministratively and civil. Administrative responsibility is subject to administrativesanctions. Meanwhile, civil liability, in this case, requires compensation through a claimfor default and actions against the law. This research then provides suggestions for PPATto always carry out the provisions that bind itself in terms of receiving PPh and BPHTBdeposit letters and checking the PPh deposit documents whether research has beencarried out or not. This check must be carried out because it is his responsibility and if itis ignored, he will be subject to sanctions |
 T-Muhammad Abdoel Aziz.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T-Pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2021 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiii, 126 pages : illustration ; appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T-Pdf | 15-22-44063873 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20515175 |
