:: UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Setoran Pajak dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN.Cbi = Responsibility of The Land Titles Registrar against Tax Payment in Making Authentic Deeds Based on District Court of Cibinong’s Decision Number 158/Pid.Sus/PN.Cbi

Muhammad Abdoel Aziz; Tri Hayati, supervisor; Alwesius, examiner; Yuli Indrawati, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2021)

 Abstrak

Tesis ini membahas setoran pajak dalam pembuatan akta otentik. Berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019, TL divonis bersalah karena
terbukti melakukan tindak pidana perpajakan berupa pemalsuan surat setoran PPh dan
BPHTB. Tindak pidana tersebut dapat dilakukan dikarenakan ia mengetahui bahwa
PPAT yang mempekerjakan dirinya yakni PPAT MS lalai mengecek surat setoran PPh
dan BPHTB yang diserahkan olehnya. Terkhusus untuk PPh, PPAT MS juga lalai
mengecek surat setoran PPh yang ia terima telah dilakukan penelitian terhadapnya atau
belum. Untuk itu, dalam tesis ini akan dibahas mengenai tanggung jawab PPAT terhadap
setoran pajak dalam pembuatan akta otentik dan juga tanggung jawabnya dalam hal
tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan
studi dokumen melalui penelusuran literatur atas data sekunder. Metode pendekatan
analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan
diketahui bahwa tanggung jawab PPAT terhadap setoran pajak dalam pembuatan akta
otentik adalah dalam hal BPHTB PPAT wajib menerima surat setoran pajak sebelum
membuatkan akta otentik. Sedangkan untuk PPh, PPAT juga wajib memastikan
bahwasanya telah dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap surat setoran PPh yang
diserahkan kepadanya. Apabila seorang PPAT mengabaikannya, maka ia dapat
dikenakan sanksi administratif dan dimungkinkan juga untuk dituntut kerugian atas
kelalaiannya. Atas kelalaian PPAT MS tidak mengecek apakah surat setoran PPh yang
diterima olehnya telah diteliti terlebih dahulu atau belum, maka PPAT MS dapat dimintai
pertanggungjawaban secara administratif dan perdata. Pertanggungjawaban secara
administratif adalah dengan dikenakan sanksi administratif. Sedangkan
pertanggungjawaban secara perdata dalam hal ini dituntut ganti kerugian melalui gugatan
wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini kemudian memberikan saran
agar PPAT senantiasa menjalankan ketentuan yang mengikat dirinya dalam hal menerima
surat setoran PPh dan BPHTB dan mengecek surat setoran PPh sudah dilakukan
penelitian atau belum. Pengecekan tersebut harus dilakukan karena merupakan tanggung
jawabnya dan apabila diabaikan maka ia dapat dikenakan sanks

This thesis discusses tax payments in making authentic deeds. Based on the Decision of
the Cibinong District Court Number 158 / Pid.Sus / 2019, TL was convicted of being
convicted of a tax crime in the form of forgery of income tax and BPHTB deposits. The
criminal act could be committed because he knew that the PPAT who employed him,
namely PPAT MS, failed to check the PPh and BPHTB deposit letters that were submitted
by him. Particularly for PPh, PPAT MS also neglected to check the income tax deposit
that he received had researched on it or not. For this reason, this thesis will discuss the
PPAT's responsibility for tax payments in making authentic deeds and also its
responsibilities in this regard based on the Cibinong District Court Decision Number 158
/ Pid.Sus / 2019.. The research method used in this research is normative juridical, with
study through literature for searching secondary data. The analytical approach method
that used in this research is qualitative approach. From the research conducted, it is
known that the PPAT responsibility for tax payments in making authentic deeds is in the
case that BPHTB PPAT is obliged to receive a tax payment letter before making an
authentic deed. As for PPh, PPAT is also obliged to ensure that an examination has been
made of the PPh deposit letter submitted to him. If a PPAT ignores it, then he can be
subject to administrative sanctions and it is also possible to sue for losses for his
negligence. For the negligence of PPAT MS not to check whether the PPh deposit letter
received by him has been examined or not, then PPAT MS can be held accountable
administratively and civil. Administrative responsibility is subject to administrative
sanctions. Meanwhile, civil liability, in this case, requires compensation through a claim
for default and actions against the law. This research then provides suggestions for PPAT
to always carry out the provisions that bind itself in terms of receiving PPh and BPHTB
deposit letters and checking the PPh deposit documents whether research has been
carried out or not. This check must be carried out because it is his responsibility and if it
is ignored, he will be subject to sanctions

 File Digital: 1

Shelf
 T-Muhammad Abdoel Aziz.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : T-Pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2021
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : xiii, 126 pages : illustration ; appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T-Pdf 15-22-44063873 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20515175