Berintegritas adalah sesuatu yang utuh dalam keseluruhannya, tidak terbagi, dimana nuansa keutuhan atau kebulatannya tidak dapat dihilangkan. Meskipun sesuatu yang berintegritas terdiri dari banyak elemen, keutuhan atau kebulatannya selalu terjaga sebagai hasil dari hubungan timbal balik yang kuat diantara elemen-elemennya. Salah satu isu terkait BPK adalah WTP versus OTT. Menurut data ICW, kinerja penindakan kasus korupsi oleh KPK meningkat dari tahun 2015 sampai 2018. Menariknya, pemerintah daerah dimana kepala daerahnya terjerat korupsi memperoleh opini WTP dari BPK. Bahkan kasus di kementerian, menyeret sejumlah pejabat dan personil BPK serta memunculkan isu adanya jual beli opini. Tantangan lainnya adalah limitasi audit pajak dan utang luar negeri serta terbatasnya kewenangan kelembagaan. Oleh karena itu, dibutuhkan elaborasi peran, independensi dan akuntabilitas BPK termasuk hubungannya dengan lingkungan eksternal. Penelitian ini memakai pendekatan post-positivist dan metode kualitatif dalam mengulas dimensi sound governance. Pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara mendalam. Analisa data memakai teknik Miles dan Huberman antara lain: reduksi data, display data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan integritas BPK sebagai SAI belum kesatuan utuh kewibawaan, masih terdapat hal-hal yang perlu diperkuat dan dipertegas pada masing-masing dimensi. Penelitian ini memberi saran guna mewujudkan integritas sebagai kesatuan utuh kewibawaan dengan cara meningkatkan poin-poin pada lima dimensi sound governance yang belum optimal.
Integrity is something that is whole in its entirety, undivided, in which the nuances of wholeness or roundness cannot be removed. Even though something with integrity consists of many elements, its integrity or roundness is always preserved as a result of the strong interrelationship between its elements. One of the issues related to BPK is WTP versus OTT. According to ICW data, the performance of the prosecution of corruption cases by the KPK has increased from 2015 to 2018. Interestingly, local governments where regional heads are caught in corruption obtain WTP opinions from BPK. In fact, the ministry's case dragged a number of BPK officials and personnel and raised the issue of buying and selling opinions. Another challenge is the limitation of tax and foreign debt audits and limited institutional authority. Therefore, it requires elaboration on the role, independence and accountability of BPK, including its relationship with the external environment. This study uses a post-positivist approach and qualitative methods in examining the dimensions of sound governance. Collecting data through documentation and in-depth interviews. Data analysis using Miles and Huberman's techniques includes: data reduction, data display and drawing conclusions. The results showed that the integrity of the BPK as SAI was not a complete unity of authority, there were still things that needed to be strengthened and emphasized in each dimension. This study provides suggestions for realizing integrity as a complete unit of prestige by increasing the points on the five dimensions of sound governance that are not yet optimal. |
T-Wisnhu Prabhawa.pdf :: Unduh