Pemerintah Republik Indonesia menunjuk badan usaha tertentu sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia 37/PMK.03/2015. Hal ini menimbulkan masalah bagi perusahaan lain, terutama perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari badan usaha tertentutersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji desain ideal sistem informasi PPN, menggunakan metode FAST, untuk mengurangi sanksi administrasi pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian metode campuran. Hasil penelitian adalah sistem informasi akuntansi PPN memerlukan sinergi antara kantor pusat dan unit kerja, sehingga penerbitan Faktur Pajak tepat waktu, untuk mengurangi risiko sanksi administrasi PPN. Perusahaan membutuhkan dukungan dari manajemen, jaringan, pengetahuan karyawan yang memadai, dan sosialisasi mengenai optimalisasi sistem informasi PPN
The Republic of Indonesia’s government appoints certain business entities as Value Added Tax collectors (VAT) , based on Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia 37/PMK.03/2015. This creates problems for other companies, especially companies that are subsidiaries of certain business entities. This study aims to examine the ideal design of a VAT information system, using FAST method, to reduce administrative tax sanctions. The study uses a mixed-method researchapproach. The results of the study conclude that a VAT-accounting information system needs synergy between the head office and work units, so that the issuance of tax invoices can be timely, to reduce the risk of VAT administrative sanctions. In addition, the company needs support from management, networks, adequate employee knowledge, and socialization regarding optimalization of the VAT information system. |
T-Suci Pratiwi.pdf :: Unduh