Skripsi ini membahas perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya dalam hal pekerjaan. Penelitian berfokus pada kuota minimal penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, dan perusahaan swasta di DIY. Selain itu penelitian dilakukan untuk melihat kesesuaian perda yang mengatur hak penyandang disabilitas secara umum dengan pelaksanaannya di lapangan, seperti pelatihan kewirausahaan, penempatan tenaga kerja, fasilitas kerja, dsb. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dan hasil penelitian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan Disnaker DIY sebagai Penyelenggara pelayanan publik sudah melakukan kewajibannya sebagaimana tertera pada Undang-Undang Pelayanan Publik dan Perda DIY tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun masih terdapat kekurangan berupa tidak adanya data potensi kerja penyandang disabilitas yang memuat jenis, kompetensi, dan sebaran jumlah penyandang disabilitas usia kerja. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar Disnaker bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk mendata penyandang disabilitas usia kerja yang ada di DIY. Data ini diharapkan dapat meminimalisir misinformasi antara penyandang disabilitas dengan penerima kerja.
This thesis discusses the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities, especially in terms of employment. The research focuses on fulfilling the minimum quota that must be met by the Regional Government, Regency/City Governments, BUMDs, and private companies in DIY to employ persons with disabilities. In addition, research was conducted to see the suitability of regional regulations regulating the rights of persons with disabilities in general with the implementation in the field, such as entrepreneurship training, employment placement, work facilities, etc. The research method used in this thesis is juridical-normative which emphasizes the written legal norms and the results are presented descriptively. The results of this study conclude that Disnaker DIY as a public service provider has fulfilled its obligations as stated in the Public Service Law and the DIY Regional Law of the Rights of Persons with Disabilities. But there are still deficiencies that must be corrected such no work potential data of persons with disabilities, which includes the types, competencies, and distribution of the number of persons with disabilities of working age. Based on the results, author suggest that Disnaker collaborate with Dinas Sosial to record working age persons with disabilities in DIY. This data is expected to minimize misinformation between persons with disabilities and work recipients. |
S-Naufal Abhi Novisro.pdf :: Unduh