Berbeda dengan Peraturan Perundang-Undangan jenis kekayaan intelektual lainnya (Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Hak Cipta, Paten, serta Merek dan Indikasi Geografis) yang di dalamnya memiliki ketentuan atau pengaturan mengenai subjek kepemilikan kekayaan intelektual, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sama sekali tidak mengatur atau tidak memiliki ketentuan mengenai penjelasan subjek kepemilikan rahasia dagang, khususnya Pemilik atau Pemegang Hak Rahasia Dagang. Sedangkan, pengaturan perihal subjek kepemilikan rahasia dagang sangatlah penting guna menentukan siapakah yang berhak atas penggunaan dan penguasaan suatu rahasia dagang, dan juga merupakan elemen fundamental untuk menentukan ketepatan dan kebenaran legal standing penggugat dalam mengajukan gugatannya. Oleh karena hal tersebut, penulisan Tesis ini akan mengkaji mengenai tolok ukur Pemilik atau Pemegang Hak Rahasia Dagang, serta juga akan menganalisis Putusan Pengadilan yang telah inkracht, khususnya Pertimbangan Majelis Hakim mengenai subjek kepemilikan rahasia dagang. Tulisan ini bersifat normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konsep-konsep hukum, serta pendekatan komparatif dengan membandingkan peraturan perundang-undangan di beberapa negara. Simpulan yang didapat sebagai hasil penelitian ini adalah terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menentukan subjek kepemilikan rahasia dagang, yang terdiri dari: konsep subjek hukum, konsep teori hak milik, serta konsep subjek kepemilikan hak kekayaan intelektual jenis lainnya. Simpulan kedua adalah Pertimbangan Majelis Hakim Judex Juris dalam perkara a quo khususnya mengenai subjek kepemilikan rahasia dagang Lunpia Express merupakan pertimbangan yang salah dan keliru karena telah bertentangan dengan hukum yang berlaku.
In contrast to the laws and regulations on other types of intellectual property (Protection of Plant Varieties, Industrial Designs, Layout Designs of Integrated Circuits, Copyrights, Patents, also Trademarks and Geographical Indications) which contain provisions or arrangements regarding the subject of intellectual property ownership, Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secret does not regulate or has no provisions regarding the explanation of the subject of trade secret ownership, in particular the Owner or the Right Holder of Trade Secret. Meanwhile, the regulation regarding the subject of trade secrets ownership is very important to determine who is entitled to use and control a trade secret, and is also a fundamental element in determining the appropriateness and correctness of the plaintiff's legal standing in filing his lawsuit. According to this, the writing of this Thesis will examine the benchmarks of the Owner or the Right Holder of Trade Secret, and will also analyze the verdict that has been inkracht, particularly the Judges' Consideration regarding the subject of trade secret ownership. This paper is normative which uses a statute approach, a legal concepts approach, and a comparative approach by comparing statutory regulations in several countries. The conclusion obtained as a result of this research is that there are 3 (three) approaches that can be used as benchmarks in determining the subject of trade secret ownership, which consists of: the concept of legal subjects, the concept of property rights theory, and the concept of the subject of ownership of other types of intellectual property rights. The second conclusion is the consideration of the Judex Juris Panel of Judges in the-a quo case, especially regarding the subject of ownership of the Lunpia Express Trade Secret, is an incorrect and an erroneous consideration because it contradicts with the prevailing law. |
T-Tantowi Akbar.pdf :: Unduh