Konteks reformasi regulasi secara tepat menjadi penting untuk menunjang agendareformasi birokrasi di Indonesia. Eksistensi regulasi di Indonesia saat ini tidak terlepasdari isu tumpang tindih yang tidak menjamin kepastian hukum terutama di sektorpertambangan, mineral, dan batu bara. Adapun hal ini dapat dibenahi melalui strategireformasi regulasi sebagai upaya dalam mencapai tujuan nasional. Maka dari itu, skripsiini bertujuan untuk menganalisis regulatory reform pada sektor pertambangan, mineraldan batubara di Indonesia menggunakan konsep Modern Mining Code yangdikembangkan oleh Nguyen, Boruff & Tonts (2019). Penelitian ini menggunakanparadigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melaluiwawancara mendalam dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwaregulatory reform pada sektor pertambangan, mineral, dan batubara telah memberikanbeberapa manfaat mengenai kepastian investasi, hukum, dan simplifikasi permasalahanyang ada sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan hanya terdapat 5 indikator yangtidak sesuai dengan regulatory reform perspektif modern mining code yaitu Foreignexchange access, Elimination of political pressure, Arbitration of impacts on localpeoples, Address indigenous issues, dan Stipulate rights of regulatory authority,sedangkan 24 indikator sisanya dari 10 dimensi yang ada pada teori Modern Mining codesudah sesuai dan terakomodir pada upaya regulatory reform sektor mineral dan batubara.
The proper context of regulatory reform is important to support the bureaucratic reformagenda in Indonesia. The existence of regulations in Indonesia today is inseparable fromoverlapping issues that do not guarantee legal certainty, especially in the mining, mineral,and coal sectors. This can be addressed through a regulatory reform strategy as an effortto achieve national goals. Therefore, this thesis aims to analyze regulatory reform in themining, mineral, and coal sector in Indonesia using the Modern Mining Code conceptdeveloped by Nguyen, Boruff & Tonts (2019). This study uses a post-positivist paradigmwith data collection techniques carried out through in-depth interviews and literaturestudy. Research findings indicate that regulatory reform in the mining, mineral, and coalsectors has provided several benefits regarding investment certainty, law, andsimplification of previous problems. The research results show that there are only 5indicators that are not by regulatory reform from the perspective of modern mining code,namely Foreign exchange access, Elimination of political pressure, Arbitration of impactson local peoples, Address indigenous issues, and Stipulate rights of regulatory authority,while the remaining 24 indicators are from The 10 dimensions in the Modern Miningcode theory are appropriate and accommodated in the regulatory reform efforts of themineral and coal sector. |
S-Valeryan Bramasta Kelana Putra.pdf :: Unduh