Perdagangan produk farmasi memantik sebuah pembahasan dan perdebatan dalam kajian ekonomi politik internasional. Salah satu unsur yang kerap kali menjadi perdebatan dalam perdagangan produk farmasi adalah kehadiran hak kekayaan intelektual berupa paten dan eksklusivitas data yang terkandung dalam perdagangan produk farmasi. Tulisan ini secara taksonomi meninjau perkembangan pembahasan perdagangan produk farmasi dalam kajian hubungan internasional, sejak HKI menjadi bagian dari perdagangan internasional pada tahun 1990 sampai 2021. Tulisan ini menggunakan 107 literatur yang terakreditasi secara internasional dan mengklasifikasikannya sesuai dengan kesamaan antar literatur. Berdasarkan pada metode taksonomi, literatur-literatur tersebut dibagi ke dalam empat kategori, yang terdiri atas (1) HKI dalam perdagangan produk farmasi, (2) TRIPS dalam perdagangan produk farmasi, (3) Deklarasi Doha tentang TRIPS dan Kesehatan Masyarakat dalam perdagangan produk farmasi, (4) TRIPS-Plus dalam perdagangan produk farmasi kontemporer. Tulisan ini mencoba untuk menunjukkan konsensus, perdebatan, tren, serta kesenjangan dalam topik ini. Tulisan ini mengidentifikasi bahwa pendekatan liberal paling banyak digunakan dalam membahas perdagangan produk farmasi. Penulis menyimpulkan bahwa sebagai sebuah topik, meskipun perdagangan farmasi dianggap sebagai salah satu bagian dari perdagangan bebas, namun pada kenyataannya sistem HKI yang tertanam dalam perdagangan produk farmasi, justru melanggengkan proteksionisme sehingga hingga saat ini perdagangan produk farmasi terus menuai berbagai perdebatan, baik bagi akademisi yang mendukung HKI maupun bagi akademisi yang mendukung akses kesehatan.
Pharmaceutical trade has become a discussion and debate in the International Political Economy. One of the elements that triggered the discussion is the presence of patent and data exclusivity in intellectual property rights. Pharmaceutical trade is part of the economical instrument that has political value because it shows the relation and power difference between developed and developing countries. This paper taxonomically reviews the development of pharmaceutical trade in international relations studies, since IPR became part of international trade in 1990 to 2021. This paper uses 107 internationally- accredited literature and classifies them according to the similarities between each literature. Based on the taxonomy method, the literature will be divided into four theme-based categories which consists of (1) IPR in the pharmaceutical trade, (2) TRIPS in the pharmaceutical trade, (3) The Doha Declaration on TRIPS and Public Health in the Pharmaceutical Trade, (4) TRIPS-Plus in contemporary pharmaceutical trade. The paper seeks to unveil the conventional wisdoms, the debates, and the gaps of this topic. This paper identifies that the liberal approach is commonly used to discuss the pharmaceutical trade. This writing concludes that although pharmaceutical trade is part of free trade, intellectual property rights embedded in the pharmaceutical trade make protectionism preserved. Therefore, up until now, the pharmaceutical trade is triggering a debate between the academician who supports intellectual property rights and academician who supports health access. |
TA-Azkiya Listyorini .pdf :: Unduh