:: UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Dampak eksekusi putusan perkara pidana dengan pertimbangan hakim aset dirampas untuk negara sedangkan aset tersebut bukan merupakan ruang lingkup keuangan negara: Studi kasus first travel = The Impact of Execution of criminal case decision with judge’s consideration that assets are confiscated for the state whereas the assets are not within the scope of state finances: A case Study of the first travel

Bella Audina; Febby Mutiara Nelson, supervisor; Flora Dianti, examiner; Hasril Hertanto, examiner; Junaedi, examiner; Pangaribuan, Aristo Marisi Adiputra, examiner (Fakultas Hukum, 2021)

 Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam perkara pidana yang
memerintahkan aset dirampas untuk negara. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama,
memahami peraturan eksekusi terhadap putusan pidana yang amarnya dirampas untuk
negara. Kedua, memahami dampak dari putusan hakim yang memerintahkan aset
dirampas untuk negara sedangkan aset tersebut bukan merupakan ruang lingkup
keuangan negara. Ketiga memahami perlindungan hukum bagi korban yang asetnya
dirampas untuk negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif
dan penelitian kepustakaan. Hasil pembahasan dalam tulisan ini adalah eksekusi
terhadap putusan pidana yang dalam amarnya memerintahkan dirampas untuk negara
adalah dengan pengurusan oleh Jaksa melalui mekanisme penjualan dengan cara lelang
eksekusi yang hasil bersihnya harus disetorkan ke kas negara. Pertimbangan hakim
tidak tepat karena dengan disetorkannya uang ke kas negara maka negara menerima
pemasukan yang bukan merupakan ruang lingkup keuangan negara sebagaimana dalam
Pasal 2 UU Keuangan Negara. Uang pada kas negara tidak mudah untuk dilakukan
pengambilan terhadap kepentingan yang tidak terdapat dalam rencana kerja dan
anggaran kementerian/lembaga dalam Rancangan APBN selaku pengguna anggaran.
Perlindungan hukum terhadap korban yang asetnya dirampas untuk negara lemah.
Perlindungan diberikan oleh PPIU dan ketika PPIU melakukan pelanggaran maka tidak ada lagi tanggung jawab dan kaitan dari pihak Kementerian Agama.

The matter discussed in this research is a criminal case decision that ordered assets to
be confiscated for the state. The purpose of this research is first, to understand the rules
of execution of a criminal decision whose orders are confiscated assets for the state.
Second, to understand the impact of a criminal decision with consideration that assets
are confiscated for the state whereas such assets are not within the scope of state
finances. Third, to understand legal protection for victims whose assets are confiscated
for the state. This research is a normative juridical law research and library research.
This study concludes, execution of a criminal case decision on confiscated assets for
the state is managed by the Prosecutor with the executional auction selling mechanism,
in which the net proceeds must be deposited into the state treasury. Judge’s
consideration is not appropriate because by depositing the money as the state’s treasury
fund, the state receives income that are not within the scope of state finance as regulated
in Article 2 State Finances Act. The fund in the state treasury cannot be easily taken to
be used for interests which are not included in the work plan and budget of
ministries/institutions in the State Budget’s draft as the budget users. Legal protection
for victims whose assets are confiscated for the state is poor. The protection is given
by the PPIU and when PPIU commits violation, it is no longer the responsibility nor
related to the Ministry of Religious Affairs.

 File Digital: 1

Shelf
 S-Bella Audina.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : S-pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum, 2021
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : lib.ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : xvii, 82 pages
Naskah Ringkas : 2021
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-pdf 14-22-11588362 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20517088