Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM). Sejak 1997, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah mulai meningkat. Kebakaran hutan yang paling banyak dan terparah sepanjangsejarah terjadi pada tahun 2015. Sejak itu, kebakaran besar terjadi setiap tahun. Kenyataan itu menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan penghormatan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dansehat. Peristiwa karhutla dan kabut asap memberikan kerugian yang besar dan menjadipotret buruknya tata kelola, khususnya tata kelola hutan dan lahan Indonesia. Akibat dari karhutla tersebut, masyarakat Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalimantan Tengah melakukan gugatan class action. Pada Pengadilan Tingkat Pertama hingga MahkamahAgung, pemerintah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan pemerintah melakukan langkah-langkah pemulihan. Namun Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3555K/Pdt/2018 tanggal 16 Juli 2019 sampai saat ini belumsepenuhnya dilaksanakan. Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, kasus karhutla ini terdapat beberapa pelanggaran hak yaitu hak hidup, hak anak, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas kesehatan, hak atas rasa aman, serta hak untuk memperoleh keadilan yang seharusnya dilindungi, dipenuhi, dan dipulihkan. Kasus karhutla ini tentu saja bertentangan dengan asas-asas perlindungan lingkungan hidup, tata kelola yang baik, dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, thesis ini berusaha memberikankontribusi terhadap fenomena ini dengan memberikan analisa berdasarkan pendekatan hak asasi manusia, tata kelola yang baik, dan lingkungan hidup.
The State has an obligation to respect, protect, and fulfill human rights. Since 1997, thecases of forest and land fires in Central Kalimantan have been escalating. The worsesituation occurred in 2015 and since then, the burning of forest and land has occurred every year. This situation leads to the question whether human rights particularly right to healthy environment has been respected, protected and fulfilled. The burning of land and forest has indeed brought to significant lost and reflected the poor good governance in Indonesia. Consequently, the People's Anti-Smoke Movement (GAAs) of Central Kalimantan filed a class action lawsuit. In their verdicts, the Local Court, Court of Appeal, and the Supreme Court commonly concluded that the government was found guilty and ordered to take remedial actions. Nevertheless, the orders of verdicts have not been met yet. In human rights context, the fires of forest and lands have violated several human rights namely right to life, child right, right to healthy environment, right to health, right to security, and access to justice. These rights are supposed to be respected, protected, and fulfilled. The case violates the principles of environmental protection as well as sustainable development. Hence, this thesis attemps to contribute to the discussion by providing analysis based on the principles of human rights based approach, goodgovernance, and environmental protections. |
T-Nindra Wahyu Hapsari.pdf :: Unduh