:: Artikel Jurnal :: Kembali

Artikel Jurnal :: Kembali

Dampak tumpang tindih peraturan dan perundang-undangan di era otonomi daerah

Marsma Arif Widianto (Biro Humas Settama Lemhannas RI , 2019 )

 Abstrak

Keberadaan otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi dan sistem administrasi negara Indonesia, tidak hanya atas dasar sentralisasi dan dekonsentrasi sebagai “aturan simbolis”, tetapi juga berdasar atas desentralisasi dengan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Selama ini masih memunculkan adanya konflik dan krisis diantara tingkatan pemerintahan, institusi
perwakilan masyarakat maupun dengan masyarakat itu sendiri mengatasi konflik-konflik tersebut, maka perlu diupayakan tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan ekses negatif terdapat konflik yang berakar pada tumpang tindih peraturan dan perundangundangan. mencegah terjadinya disharmoni peraturan dan perundang-undangan daerah dan
pusat maka perlu adanya langkah langkah Harmonisasi peraturan dan perundang-undangan. Sangat penting adanya perbaikan pola komunikasi bagi masing-masing pihak, bersinergi dan selalu berkoordinasi agar terwujud hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harmonis.

 Metadata

No. Panggil : 321 JKLHN 40 (2019)
Entri utama-Nama orang :
Subjek :
Penerbitan : Jakarta : Biro Humas Settama Lemhannas RI , 2019
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
ISSN : 22528555
Majalah/Jurnal : Jurnal Kajian Lemhannas RI
Volume : Vol 40 (2019) Hlm. 29-34
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated
Tipe Carrier : volume
Akses Elektronik :
Institusi Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
321 JKLHN 40 (2019) 08-22-21087771 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20517533