Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang analisis penanganan tindak pidana siber khususnya skimming sebagai kejahatan lintas negara yang dilakukan seorang warga negara asing (WNA) di Jakarta beserta kendala yang dihadapi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) pada Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara informan primer, observasi dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus skimming sebagai kejahatan siber transnasional melalui unauthorized access to computer system and service di wilayah hukumnya mengimplementasikan penegakan hukum melalui sarana penal (represif) berdasarkan ketentuan pidana dalam KUHP dan UU ITE, serta UU Pencucian Uang. Kedua, kendala yang ditemukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam menangani kasus skimming oleh WNA adalah perolehan alat bukti berupa keterangan saksi korban skimming yang seluruhnya berada di yurisdiksi asing, keterbatasan jangka waktu penahanan yang diberikan oleh KUHAP dalam tingkat penyidikan, dan kewenangan Pejabat Imigrasi untuk mendeportasi WNA yang diduga melanggar ketentuan undang-undang keimigrasian, sebagai bentuk penegakan hukum aktual aktual (actual enforcement concept). Ketiga, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus skimming yang bersifat transnasional dapat meminta bantuan dari aparat penegak hukum negara lain untuk memperoleh alat bukti dari negara asing, baik secara informal dengan melakukan kerjasama lembaga (police to police cooperation), maupun melalui mekanisme formal yaitu penyampaian permohonan bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance/MLA. Pemberantasan kejahatan skimming sebagai salah bentuk kejahatan siber yang memiliki dimensi lintas negara tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh negara melalui suatu mekanisme kerjasama antar negara.
The thesis examines the handling of cybercrimes, especially skimming as a transnational crime committed by a foreign citizen in Jakarta. It also examines the obstacles faced by investigators of General Crime Directorate of Jakarta Metropolitan Police Region. The research employs the descriptive-qualitative method. Primary and secondary data are collected using interviews, observations and document reviews. The results of the study reveal that: (1) the Directorate handles the skimming, committed by unauthorized accesses to computer systems and services in its jurisdiction, by enforcing criminal provisions stated in Indonesian Criminal Code, Law No. 8 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction, and Law No. 10 of 2010 concerning Money Laundering; (2) the Directorate faces several obstacles, such as how to get the statements of all victims residing in foreign jurisdictions, the limited period of detention provided by the Criminal Procedure Code at the investigation level, and the authority of the Immigration Office to deport foreigners suspected of violating Immigration Law as an actual enforcement concept; and (3) the Directorate, in handling an international skimming, can request assistance from law enforcement apparatus from other countries in order to obtain evidence from foreign countries, either informally by conducting an institutional cooperation (police to police cooperation), or formally using the mechanism of Mutual Legal Assistance (MLA). The eradication efforts of skimming as a form of a cybercrime that has a cross-border dimension cannot be carried out by one country alone. They, indeed, require the involvement and collaboration of all countries through a mechanism of international cooperation among the countries. |
T-Arif Haryudiawan .pdf :: Unduh