Indonesia melaksanakan penyelenggaraan pembangunan nasional untuk menciptakanmasyarakat yang makmur, sejahtera, adil dan merata sesuai dengan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan tujuan negaraterefleksi dalam beragam belanja negara yang di danai oleh APBN. Sebagai salah satusumber penerimaan negara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saatini dirasa masih kurang optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi PNBPdengan berbagai cara antara lain dengan melakukan inventarisir potensi, jenis dan tarifPNBP, maupun melakukan analisis penetapan jenis dan tarif PNBP. Penelitian inimerupakan penelitian hukum berbentuk penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridisnormatif menggunakan bahan kepustakaan dan melakukan identifikasi berbagai asasserta menggunakan informasi yang berkaitan untuk menjawab rumusan masalah.Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan yakni untukmeningkatkan penerimaan PNBP, pemungutan yang dilakukan pemerintah harusdilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadikesewenang-wenangan. Disamping itu, kebijakan penetapan tarif PNBP yang dilakukanoleh pemerintah harus dipastikan memberikan keadilan setara, serta perlu dilakukanmonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan tarif PNBP. Beberapa hal yangdilakukan pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan perkonomian nasionalpada masa pandemi covid saat ini yakni dengan kebijakan yang diberikan pemerintahantara lain seperti dikenakannya tarif PNBP hingga 0% (nol persen) ataupun Rp0,00(nol rupiah) serta memberikan ruang bagi para wajib bayar dalam menyelesaikanpengembalian, keringanan, serta keberatan PNBP. Untuk meningkatkan penerimaanPNBP ada berbagai hal yang bisa dilakukan yakni mengoptimalisasi pendapatan negaradari PNBP, meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola PNBP, penguranganatau penyederhanaan tarif dan jenis PNBP. Indonesia carries out the implementation of national development to create aprosperous and equitable society in accordance with the 1945 Constitution. Theimplementation of state objectives is reflected in various state expenditures funded bythe State Budget. As a source of state revenue, the management of Administration ofNon-Tax State Revenue (PNBP) hasn’t implemented optimally. Therefore, it isnecessary to optimize PNBP in various ways, including by conducting an inventory ofthe potential, types and rates of PNBP, as well as analyzing the determination of thetypes and rates of PNBP. This research is a legal research in the form of normativejuridical research. Normative juridical research uses library materials, identifiesvarious principles, and uses related information to answer the problems. Theconclusion obtained from the research is to increase PNBP revenue and PNBP shouldbe based on laws and regulations. In addition, the PNBP cost setting policy must beensured to provide equal justice, monitoring and evaluation needs to be implemented inPNBP cost management. To encourage the acceleration of national economic recoveryduring the current covid pandemic, the government provided policies, such as imposingPNBP rates of up to 0% (zero percent) or Rp.0.00 (zero rupiah) and providing spacefor compulsory pay in completing returns to PNBP. To increase PNBP revenues thegovernment optimizes state revenues from PNBP, improves the quality of PNBPgovernance, reduces or simplifies cost and types of PNBP. |