Indikator kinerja memegang peranan penting dalam sistem akuntabilitas pemerintah serta pengambilan kebijakan terkait perencanaan, alokasi sumber daya, serta tata kelola yang lebih baik. Hasil review terhadap indikator kinerja sistem pengawasan obat beredar pada periode 2015-2019 dinilai kurang sensitif menggambarkan kinerja mengingat tantangan untuk mencapai target tersebut masih cukup banyak. Penelitian berikut berupaya mengeksplorasi gambaran mengenai karakteristik indikator kinerja pembangunan di bidang pengawasan obat yang saat ini digunakan, karakteristik sistem pengawasan obat, benchmark indikator kinerja pengawasan obat, serta rumusan indikator kinerja pembangunan di bidang pengawasan obat berbasis pemangku kepentingan. Paradigma penelitian yang digunakan adalah post-positivis dengan pendekatan metode perolehan data secara kualitatif dilanjutkan analisis data berbasis triangulasi dari berbagai sumber informasi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian adalah bahwa berdasarkan hasil tinjauan terhadap 10 (sepuluh) karakteristik indikator kinerja strategis bahwa secara keseluruhan karakteristik telah terpenuhi meskipun diperlukan perbaikan untuk optimalisasi. Berdasarkan analisis terhadap 11 (sebelas) karakteristik sistem pengawasan, didapatkan kesimpulan bahwa secara keseluruhan aspek telah terpenuhi dengan baik, utamanya terkait aspek berdaya guna (usefullnes) yang berarti bahwa sistem pengawasan obat yang dilaksanakan oleh BPOM telah mampu berkontribusi dalam pencegahan dan pengendalian dampak buruk isu pengawasan obat. Karakteristik pengawasan yang dinilai belum sesuai adalah aspek keterwakilan (representativeness), sehingga terungkap bahwa permasalahan bersumber dari perbedaan antara hal yang diukur oleh BPOM dan hal yang terlihat oleh pemangku kepentingan maupun masyarakat secara luas. Eksplanasi dari para pemangku kepentingan terkait indikator kinerja pengawasan obat adalah bahwa diharapkan indikator kinerja kedepan mampu mencakup dinamisme peredaran obat khususnya ranah ilegal, dengan didukung oleh big data dalam pengakajian konsep dan definisinya.
Performance indicators play an important role in the government accountability system as well as policy formulation in areas such as planning, resource allocation, and also good governance. The findings of assessment of the drug surveillance system performance indicators surfacing in the period 2015-2019 are perceived to be less sensitive in presenting performance, regarding that accomplishing these targets endures a significant challenge. The following research examines the characteristics of currently used development drug control performance indicators, and also the characteristics of the drug surveillance system, drug control performance indicator benchmarks, and the conceptualization of construction of stakeholder-based drug control performance indicators. The research paradigm is post- positivist, with a qualitative data collection method followed by triangulation-based data analysis from multiple data sources. The research concluded that, based on a review of the ten characteristics of strategic performance indicators, the criteria have been met in general, however changes are needed for optimization. Based on an analysis of the 11 (eleven) characteristics of surveillance system, it was determined that all aspects had been met, particularly the aspect of Usefulness, implying that the drug control system implemented by BPOM had been able to contribute to the prevention and management of adverse health effects drug regulation. The characteristic of representativeness in the surveillance system is deemed insufficient, indicating that the problem arises from the disparity between what BPOM measures and what stakeholders and the general public view. Stakeholders highlight that future performance indicators for drug control will be able to capture the dynamism of illegal drugs, particularly in the criminal sector, and will be accompanied up by big data for the analysis of concepts and definitions. |
T-Eny Diana Mudrikah.pdf :: Unduh