Daerah Aliran Sungai Citarum ditetapkan sebagai DAS prioritas oleh Kementrian Lingkugan Hidup dan Kehutanan, yang berdasarkan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kebijakan pembangunan wilayah perlu diberikan prioritas dalam penanganannya. Kurangnya koordinasi antar sektor dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia tercermin dalam kasus pengelolaan DAS Citarum. Tujuan dari riset ini adalah menganalisis pola interaksi para pihak, perencanaan dan realisasi anggaran; penutupan hutan; dan pola interaksi para pihak yang berkelanjutan. Metode riset yang digunakan adalah analisis spasial menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), analisis sosial kelembagaan menggunakan Actor Network Theory (ANT), dan analisis deskriptif. Hasil riset menunjukkan bahwa pola interaksi membentuk jaringan aktor yang lemah dengan nilai Betweenness Centrality 7,02%; perencanaan dan realisasi anggaran belum optimal; penutupan hutan pada tahun 2019 sebesar 24,51% yang artinya belum mencapai syarat keberlanjutan DAS. Kesimpulan riset ini adalah Gubernur, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Perum Perhutani sebagai aktor kunci perlu menyediakan wadah untuk menyatukan gagasan dan anggaran dari semua pihak, guna menambah hubungan antar aktor sehingga sentralitas pada jaringan menjadi kuat dan kebutuhan dana dapat tercukupi. Pola interaksi para pihak dalam pengelolaan penutupan hutan yang berkelanjutan mendukung penambahan penutupan hutan yang meningkatkan daya tampung dan daya dukung DAS, melindungi keanekaragaman hayati, dan mendukung keberlanjutan hulu DAS Citarum.
The Citarum Watershed is designated as a priority watershed by the Ministry of Environment and Forestry, based on environmental, social, economic and regional development policies that need to be given priority of the management. The lack of coordination between sectors in environmental management in Indonesia is reflected in the case of Citarum Watershed Management. The purpose of this research is to analyze the pattern of stakeholder interaction; planning and budget realization; forest coverage; and the sustainable pattern of stakeholder interaction. The research method used are spatial analysis using Geographic Information Systems (GIS), institutional social analysis using Actor Network Theory (ANT), and descriptive analysis. The results showed that the pattern of stakeholder formed a weak actor network with a value of 7.02% Betweenness Centrality; budget planning and realization is not yet optimal; forest coverage in 2019 was 24.51%, which means that the sustainale of the watershed has not been achieved. The conclusion of this study is the Governor, Ministry of Environment and Forestry, Perum Perhutani as key actors who need to provides a platform for bringing together ideas and budgets from all stakeholders, increase the relationship between actors so that centrality in the network becomes strong and funding needs can be fulfilled. The sustainable pattern of stakeholder interaction in forest coverage supports increasing forest coverage that increases the carrying capacity of the watershed, protects biodiversity, and supports sustainability of the upper Citarum Watershed. |
T-Erline Fitridiah Pitaloka.pdf :: Unduh