Pemeriksaan forensik merupakan salah satu bentuk penanganan korban kekerasan seksual yang sangat penting untuk pembuktian kasus dalam pengadilan. Namun prosedur pemeriksaan forensik bisa menambah trauma khususnya pada alat reproduksi korban, baik fisik maupun psikis, terutama untuk perempuan di bawah umur yang memiliki kemampuan berpikir yang terbatas. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini bermaksud menjawab bentuk perlindungan kesehatan reproduksi perempuan di bawah umur menurut undang-undang, prosedur pemeriksaan forensik perempuan di bawah umur sebagai korban kekerasan seksual, dan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan di bawah umur dalam prosedur pemeriksaan forensik tersebut. Hukum yang melindungi kesehatan reproduksi dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, namun hukum yang melindungi kesehatan seksual sebagai bagian penting dari kesehatan reproduksi masih sangat sedikit. Selain dari itu, masih ada banyak masalah yang membuat perempuan di bawah umur mengalami ketidaknyamanan dan trauma ketika melalui prosedur pemeriksaan forensik kekerasan seksual. Terhadap masalah tersebut, perlu dilakukan perbaikan pada hukum mengenai kesehatan reproduksi dan pada akses pemeriksaan forensik yang aman dan nyaman, termasuk tapi tidak terbatas pada penanggungan semua biaya terkait pemeriksaan forensik dan pengobatan kekerasan seksual.
Forensic examination is one form of response in handling victims of sexual assault, which is very important for case examinations during trial. However, forensic examination procedures can add to the trauma, especially to the victim’s reproductive organs, both physically and psychologically, especially for underaged girls who have limited thinking capacity. By using the normative juridical method, this study aims to answer the forms of protection of reproductive health for underaged girls according to the law, the forensic examination procedure for underaged girls as victims of sexual assault, and the protection of reproductive health for underaged girls in said forensic examination procedure. Laws that protect reproductive health are stipulated in various laws and regulations, one of which is Government Regulation No. 61 of 2014 regarding Reproductive Health, however, there are very few laws that protect sexual health as an important part of reproductive health. Apart from that, there are still many problems that gives discomfort and trauma to underaged girls when going through a forensic examination procedure for sexual assault. Regarding this problem, it is necessary to improve the law on reproductive health and access to forensic examinations that are safe and comfortable, including but not limited to covering all costs related to forensic examinations and treatments of sexual assault. |
S-Eugenia Leonetta Handarto.pdf :: Unduh